Satgas Nusantara, Polda Metro Jaya Siap Amankan Pemilu 2019

Editor: Satmoko Budi Santoso

167

JAKARTA – Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Irjen Idham Azis, menegaskan, siap mengamankan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 mendatang.

“Kalau persiapan kita sudah (siap) dan libatkan personel,” ucap Idham di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (24/9/2018).

Dia mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan anggota untuk mengantisipasi terorisme, kampanye hitam, kejahatan yang mengganggu jalannya pemilu hingga berita hoax.

“Kita antisipasi adalah pertama menyangkut masalah terorisme, kedua masalah kejahatan yang bisa menganggu situasi kamtibmas di Jakarta, ketiga karena sudah masuk masa kampanye, yang kita antisipasi kampanye hitam, hoaks yang bisa membuat situasi masyarakat jadi terpecah,” tuturnya.

Menurut Idham, Mabes Polri sudah membentuk tim khusus dalam rangka mencegah penyebaran informasi hoax di tengah-tengah masyarakat. Dia menyampaikan bahwa Polda Metro Jaya pun terlibat dalam tim tersebut.

“Namun secara komprehensif Mabes Polri sudah membentuk yang namanya Satgas Nusantara. Kita juga bagian dari Satgas Nusantara. Untuk melakukan deteksi dini terhadap medsos yang mengarah kepada hoax maupun kampanye hitam,” ujarnya.

Pengamanan Pemilu 2019 ini, kata Idham, menurunkan sebanyak 16 personel gabungan dari unsur TNI dan Polri untuk mengamankan selama penyelenggaraan Pilpres 2019 di Jakarta. Masalah keamanan yang dibahas terkait Pilpres 2019 yakni mengantisipasi adanya aksi kejahatan termasuk terorisme.

“Jumlah personel 2/3 dari kekuatan kita. Kurang lebih Polda Metro Jaya itu 16 ribuan bersama dengan teman-teman TNI. Itu juga tentu kita melihat situasi kalau nanti kekurangan kita lapor ke Mabes Polri, mungkin nanti kita back up oleh pasukan cadangan dari Mabes Polri,” ujarnya.

Selanjutnya, Idham yakin pelaksanaan pengamanan Pemilu 2019 di Jakarta dapat berjalan dengan lancar. Menurut dia, kalau Jakarta mempunyai catatan baik terkait pengamanan pemilu saat Pilkada 2017 lalu.

“Bagaimana kita bisa mengelola dengan stake holder yang lain dari jajaran Kodam Jaya, pemerintah daerah DKI, linmas dan seluruh stake holder yang lain agar semua bisa berjalan dengan aman, tertib, serta lancar. Pesta demokrasi yang kita lakukan ini. Pengamanan yang kita lakukan, toh sebenarnya sudah bisa kita lakukan waktu Pilkada DKI, alhamdulillah aman dan terkendali,” jelasnya.

Sementara, Menko Polhukam Wiranto, mengatakan, dalam rangka perencanaan dan persiapan menjelang pemilu 2019 dari sisi pengamanan dan pelaksanaan, agar bisa berjalan dengan aman, tertib dan sukses.

Dia memerintahkan semua pihak, baik dari penyelenggara pemilu dan aparat keamanan menggelar rapat koordinasi dalam rangka perencanaan pemilu presiden dan pemilihan anggota legislatif pada 2019 dapat terselenggara dengan aman, sukses, tertib, dan bermartabat.

“Oleh karena itu kita menyelenggarakan rapat koordinasi untuk meyakinkan tersebut, baik pusat maupun daerah, bisa terlaksana suatu komunikasi dan koordinasi antar-pemangku kepentingan,” kata Wiranto dalam konferensi pers di Mabes Polri.

Dia mengakui, bahwa pelaksanaan pemilu 2019 akan jauh lebih rumit dan kompleks, karena dilakukan secara serentak dibandingkan pemilu yang sebelumnya. Jadi, ada lima pilihan yang harus dipilih oleh masyarakat, termasuk pemilihan anggota DPD.

“Kalau kita melihat para kontestan yang terlibat, selain dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, juga melibatkan partai politik, yang berkontestasi supaya eksis sebagai partai politik dengan batas presidential threshold sebesar 4 persen,” paparnya.

Sebelumnya diberitahukan, personel gabungan TNI-Polri sudah melakukan apel pengamanan penyelenggara pemilu tahun 2019 pada Selasa, 19 September kemarin. Pengamanan pemilu ini diberi nama sandi ‘Mantap Brata’ 2018.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian memerintahkan, semua petugas harus siap menjaga keamanan Pemilu serentak 2019. Tito meminta, TNI-Polri harus solid bekerja sama dan bersinergi untuk menyukseskan Pemilu serentak 2019.

“Kita memiliki tanggungjawab besar kontestasi proses demokrasi yang harus dilakukan dalam sudut pengamanan memunculkan akan potensi konflik. Untuk itu Polri dan TNI dua unsur yang tidak punya hak politik tumpuan masyarakat untuk menciptakan demokrasi sehat, kompetitif, dan aman,” kata Tito.

Menurutnya, strategi pengamanan yang paling utama dalam pelaksanaan pemilu adalah menjalin sinergitas dengan pihak-pihak terkait seperti sinergi baik KPU, Bawaslu, kontestan, partai politik, masa pendukung, media massa, tokoh-tokoh masyarakat harus kompak.

Tito juga meminta kepada jajaran Polri untuk mengedepankan langkah-langkah proaktif dan preventif dalam pelaksanaan Pemilu 2019.

“Netralitas dan kemudian bila ada peristiwa dilakukan tindakan secara proporsional, tidak berlebihan yang justru kontraproduktif,” ujar Tito.

“Apa pun risikonya Pemilu 2019 berlangsung aman, damai, lancar, kompetensi sehat dan tidak boleh mengorbankan konflik yang menyebabkan perpecahan dan kesatuan bangsa serta bagi Polri NKRI harga mati,” sambungnya.

Sedangkan Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto menuturkan, TNI telah menyiapkan personel sesuai jumlah yang dibutuhkan dalam pengamanan Pemilu serentak 2019. Lalu dia meminta untuk menyerahkan semua komando kepada kepolisian.

Baca Juga
Lihat juga...