Tak Ada Wakil, Anies Belum Alami Kesulitan

Editor: Mahadeva WS

173
Gubernur DKI Jakarta Anies Basewedan – Foto Lina Fitria

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut, belum ada kesulitan menjalankan program-program di Pemprov DKI Jakarta, tanpa adanya Wakil Gubernur DKI penganti Sandiaga Salahudin Uno. 

Menurut Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, ada hal yang lebih menantang, ketika Dia memimpin Ibu Kota dengan kondisi jabatan wakil gubernur yang kosong. Setelah ditinggalkan Sandi, ada tantangan untuk mengatur undangan kegiatan dan acara yang begitu banyak.

“Yang lebih menantang itu adalah pengaturan banyak sekali undangan. Undangan-undangan kalau dulu bisa dibagi, sekarang tidak bisa dibagi, keleluasaan tidak ada. Tapi kalau untuk program, tidak ada bedanya,” ucap Anies, Rabu (5/9/2018).

Saat ini masih menunggu ketetapan dari Presiden RI Joko Widodo, atas mundurnya Sandiaga Uno dari posisi wakil gubernur. Jika sudah menetapkan Sandiaga mundur, maka pihaknya baru bisa memproses pengganti. “Kami masih menunggu, kalau sudah ada resmi pemberhentian dari presiden baru fase berikutnya bisa bergerak,” ujarnya.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo berharap, kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta segera diisi. “Kemendagri tidak memiliki kewenangan untuk mendesak, hanya mengimbau agar jangan terlalu lama kosong,” kata Tjahjo.

Kepala Pusat Penerangan, Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar menjelaskan, mekanisme pengisian jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta, diatur dalam Pasal 176 Undang-undang No.10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Partai politik atau gabungan partai politik pengusung, mengusulkan dua orang calon wakil gubernur melalui Gubernur DKI Jakarta, untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.

Pengisian kekosongan jabatan wakil gubernur itu dilaksanakan, jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan, terhitung sejak kekosongan jabatan terjadi. Bahtiar mengatakan, proses pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta melalui rapat paripurna itu, diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Pemerintah No.12/2018, tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Kedua pasal itu pada intinya menjelaskan, pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta diselenggarakan melalui rapat paripurna DPRD, dan hasil pemilihannya ditetapkan dengan keputusan DPRD DKI Jakarta.

Lihat juga...