Tanggulangi Epidemi Rokok, Tingkatkan Harga Jual

Editor: Satmoko Budi Santoso

180

BADUNG – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pemerintah, pegiat pengendalian tembakau di negara-negara Asia Pasifik bertemu di Bali. Pertemuan itu untuk memperkuat komitmen untuk mencegah penyebaran epidemi tembakau.

Senior Policy Advisor WHO, Judith Mackay, mengimbau kepada pemerintah di setiap negara di dunia, khususnya bagi negara-negara dengan jumlah perokok tinggi untuk memperkuat strategi nasional menanggulangi epidemi rokok.

“Salah satu alternatif langkah yang dilakukan oleh negara dengan tingkat konsumsi rokok tertinggi yaitu dengan cara meningkatkan harga dan pajak rokok,” ucap Judith Mackay di sela-sela acara Konferensi Asia Pasifik untuk Tembakau dan Kesehatan ke-12 (APACT12th) yang digelar di Badung, Bali, Kamis (13/9/2018).

Suasana opening seremonial pembukaan Konferensi Asia Pasifik ke-12 tentang Pengendalian Tembakau (APACT 12th) digelar di Bali pada 13-15 September.-Foto: Sultan Anshori.

Mackay menambahkan, selain laki-laki, tingkatan merokok di kalangan perempuan dan remaja serta anak-anak saat ini terus mengalami peningkatan, khususnya di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah.

“Industri tembakau menggunakan banyak cara untuk menarget perokok perempuan, misalnya lewat kampanye dan iklan rokok. Kecanduan rokok adalah satu bentuk perbudakan bagi kaum perempuan dan anak-anak,” imbuh Mackay.

Jika ini terus dibiarkan, kata Mackay, maka konsumsi tembakau berdampak buruk pada ekonomi, khususnya perempuan. Ia memberi contoh biaya perawatan kesehatan yang harus dikeluarkan akibat penyakit-penyakit yang berhubungan dengan tembakau.

Ada juga pengalihan pendapatan keluarga yang seharusnya untuk makanan, minuman, dan pendidikan menjadi konsumsi tembakau. Rokok membuat keluarga miskin.

“Sejumlah kebijakan harus segera diterapkan negara-negara Asia Pasifik untuk mencegah penyebaran epidemi tembakau. Australia misalnya menerapkan kebijakan paket tembakau polos, memaksimalkan pajak tembakau dan cukai untuk mendukung program-program kesehatan,” kata Mackay lagi.

Sementara itu, Menteri Kesehatan RI, Nina Farid Moeloek mengatakan, saat ini WHO memperkirakan tujuh juta orang setiap tahun meninggal akibat mengkonsumsi tembakau. Tanpa intervensi masif, lembaga PBB ini memperkirakan satu miliar orang akan meninggal karena rokok pada 2030.

Menteri Kesehatan RI, Nina Farid Moeloek bersama generasi muda, kampanye hidup sehat tanpa rokok – Foto Sultan Anshori

Menurut Moeloek, statistik tersebut bukan hanya angka semata. Melainkan di balik setiap digit angka itu bermakna kehidupan ayah dan ibu, anak-anak, saudara laki-laki dan perempuan, serta teman.

“Negara-negara Asia Pasifik masih belum terhindar dari dampak bencana konsumsi tembakau. Kami sadar negara kita berada di titik ini dengan budaya merokok yang dikomersialkan oleh pelaku industri tembakau selama ratusan tahun,” kata Moeloek kepada sejumlah wartawan yang hadir.

Pihaknya mengakui Indonesia masih menghadapi ancaman serius dari konsumsi tembakau yang tinggi, termasuk inisiasi merokok di kalangan anak dan remaja. Jumlah perokok kelompok usia 15-19 tahun di Indonesia meningkat dua kali lipat dari 12,7 persen pada 2001 menjadi 23,1 persen pada 2013.

Survei Indikator Kesehatan Nasional 2016 menunjukkan 54,8 persen laki-laki muda berusia 15-25 tahun adalah perokok. Pemerintah bersama kelompok masyarakat sipil dan mitra kesehatan tegas dan konsisten mengendalikan konsumsi tembakau.

“Indonesia masih belum meratifikasi konvensi pengendalian rokok dari WHO. Proses yang masih panjang dan penuh polemik tersebut diakui Nila menjadi tantangan pemerintah saat ini. Meski demikian, pemerintah berkomitmen mencarikan solusi terbaik,” katanya lagi.

Moeloek menambahkan, salah satu cara yang terus didorong adalah mendorong pemerintah daerah memperbanyak Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Menurutnya, saat ini sudah ada 309 dari 514 kabupaten kota di 19 provinsi di Indonesia yang menyediakan KTR.

“Ada juga Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas), dan pemasangan gambar peringatan keras merokok di bungkus rokok. Kementerian Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan juga memasukkan unsur lingkungan bebas asap rokok untuk Kota Ramah Anak, sementara Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merumuskan Rencana Aksi Nasional tentang Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) sebagai payung hukum untuk seluruh program yang mendukung pengendalian tembakau di Indonesia,” pungkasnya.

Seperti yang diketahui, Konferensi Asia Pasifik ke-12 tentang Pengendalian Tembakau (APACT 12th) digelar di Bali pada 13-15 September. Konferensi bertajuk “Pengendalian Tembakau untuk Pembangunan yang Berkelanjutan Guna Memastikan Generasi yang Sehat”, berfokus membahas isu-isu strategis gerakan pengendalian tembakau di Indonesia dianggap mengancam prioritas Nawacita dan SDGs (pembangunan berkelanjutan).

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.