Target PAD Turun, DPRD Sikka Kecam Pemerintah

Editor: Mahadeva WS

169

MAUMERE – Menurunnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sikka di 2019, sebesar 12,85 persen dari rencana capaian di 2018 mendapat protes keras dari anggota DPRD Sikka. Protes disampaikan melalui fraksi-fraksi saat menyampaikan Pandangan Umum (PU) RAPBD 2019 Kabupaten Sikka.

Di dalam rancangan APBD 2019, target PAD kabupaten tersebut hanya sebesar Rp90,92 miliar. “Melihat apa yang disampaikan pemerintah dalam Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum (KUA) APBD, serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2019, target PAD hanya sebesar Rp90 miliar, nilainya sangat kecil,” sebut Ketua fraksi PKPI DPRD Sikka, Afridus Aeng, saat membacakan PU fraksinya, Senin (3/9/2018).

Afridus menilai, di dalam KUA-PPAS yang disampaikan, Pemkab Sikka menargetkan PAD sebesar Rp90 miliar. Jika dilihat dengan penjelasan yang disampaikan pemerintah, terkait upaya yang dilakukan untuk menaikan PAD, maka target PAD tersebut terlalu rendah.

DPRD Sikka disebutnya, siap mendukung upaya yang dilakukan pemerintah daerah, agar PAD bisa meningkat. Termasuk mendukung diberikannya alokasi anggaran untuk membuat terobosan yang mampu memicu penambahan PAD. Diharapkan, target PAD tahun depan mendekati angka Rp100 miliar.

“APBD 2016, target PAD saja sudah Rp91 miliar, mengapa 2019 malah turun menjadi Rp90 miliar. Padahal pemerintah menjelaskan, pendapatan per kapita masyarakat meningkat, pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi hal ini tidak sejalan dengan target PAD kita,” tandasnya lebih lanjut.

Fraksi PAN melalui ketuanya, Philipus Fransiskis, sangat menyayangkan adanya penurunan target target PAD yang direncanakan Pemkab Sikka. Fraksi PAN menilai, kinerja pemerintah seakan berjalan di tempat. Sementara, Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya, Adelbertus Kasar, menilai penurunan target PAD sangat kontradiktif. Terutama jika dibandingkan dengan temuan di lapangan, yang mana masyarakat mengeluhkan naiknya pajak bumi dan bangunan.

Data yang didapat Cendana News menyebut, ada beberapa pos PAD di 2019 yang mengalami penurunan, seperti pada pajak daerah yang mengalami penurunan sebesar 22,13 persen. Dari semua jenis pajak daerah, penurunan terbesar terjadi di Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Retribusi daerah, mengalami penurunan sebesar 20,28 persen. Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan juga menurun, dan hanya ditarget sebesar 5,31 persen. Penurunan terbesar berasal dari penerimaan laba atas penyertaan modal pada BPD NTT, bank milik Pemprov NTT.

Lihat juga...

Isi komentar yuk