Tekan Gratifikasi, Pemkab Jember Datangkan KPK

Editor: Satmoko Budi Santoso

130

JEMBER – Untuk menekan banyaknya praktik gratifikasi yang dilakukan penyelenggara negara di daerah, Pemerintah Kabupaten Jember menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyosialisasikan pengendalian gratifikasi.

Sosialisasi berlangsung di Pendopo Wahyawibawagraha, Kamis (13/9/2018), diikuti oleh kepala organisasi perangkat daerah, camat, dan lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Jember.

Bupati Jember, Faida menjelaskan, perlunya pengetahuan tentang gratifikasi baik itu jenis maupun bentuknya. “Kita harus tahu tata cara terhindar dari masalah masalah gratifikasi,” kata Faida kepada wartawan, Kamis (13/9/2018).

Sosialisasi pengendalian gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan bisa menghilangkan keragu-raguan dalam menolak praktik gratifikasi.

Andy Purwana Head Program Pengendalian Gratifikasi KPK (kiri) yang didampingi Bupati Faida (kanan) saat diwawancarai jurnalis. Foto: Kusbandono.

“Kita harus berani mengatakan tidak, karena di tangan kita ada amanat yang menyangkut kesejahteraan masyarakat,” tegas Faida.

Salah satu masalah gratifikasi ialah pada pengadaan. Bupati menyontohkan pengadaan 248 ambulans untuk desa, yang sempat dilaporkan ke Polda karena korupsi. Namun laporan tersebut tidak terbukti.

“Jika memang anti-gratifikasi, kita perlu ilmu. Ilmu yang mengatakan bahwa di tempat kita tidak ada gratifikasi,” jelasnya.

Ilmu menolak gratifikasi juga dapat menyelamatkan pada sisi administrasi, sehingga tidak ada permasalahan di kemudian hari.

Andy Purwana, Group Head Program Pengendalian Gratifikasi, dalam paparannya menyampaikan, gratifikasi memang tidak mudah untuk dihilangkan. Namun, gratifikasi dapat dikendalikan dengan program pengendalian gratifikasi.

Gratifikasi identik dengan pemberian hadiah kepada pejabat atau pemangku kebijakan dalam lingkup pemerintah baik pusat maupun daerah. Hadiah tersebut terkait dengan jabatan.

Konteks gratifikasi baru muncul pada tahun 1999. Awal judulnya hadiah, kemudian muncul secara hukum dengan undang-undang tipikor tahun 1999.

“Pencegahan korupsi harus kita lakukan. Dimulai dari hal-hal kecil,” tutur Andy.

Lihat juga...

Isi komentar yuk