Terganjal Aturan, Eksekusi Mati 10 Gembong Narkoba Gagal Tahun ini

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

202

JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menegaskan tahun ini belum dapat melakukan eksekusi mati terhadap 10 terpidana gembong narkoba di Indonesia. Semua terpidana saat ini tengah mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dan Grasi yang tak mengenal batas waktu pengajuan.

Menurut Jaksa Agung HM. Prasetyo, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa diperbolehkan mengajukan PK dan Grasi tanpa batasan waktu. Tim esekutor kejaksaan hanya dapat menunggu seluruh terpidana mati selesai mengajukan upaya hukum tersebut.

“Kehati-hatian ini sebagai antisipasi jika setelah dilakukan eksekusi ada yang menggugat. Ini yang jadi masalah dan kendala. Nanti setelah kita eksekusi ada yang menggugat lagi,” kata HM Prasetyo kepada wartawan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (28/9/2018).

Pihaknya berharap eksekusi mati terhadap para gembong narkoba dapat segera dilaksanakan. Dengan begitu Jaksa bisa menyelesaikan tugasnya secara profesional, sesuai dengan putusan pengadilan.

“Kita juga harus menghormati hak para terpidana mati untuk mengajukan upaya hukum. Jadi kita tunggu saja nanti, lebih cepat lebih baik,” katanya.

Politisi Partai Nasdem tersebut mengaku, dengan adanya putusan MK, banyak para terpidana mati kasus narkoba mengulur-ulur waktu dengan alasan melakukan upaya hukum PK dan Grasi, dan bahkan adanya yang mengaku sakit sehingga eksekusi ditunda.

“Mereka ini kan terpidana mati yang merusak masyarakat, seharusnya mereka dieksekusi segera agar ada efek jera bagi bandar maupun pengedar narkoba lainnya,” ujarnya.

Berdasarkan data, sepanjang 2017 tidak ada satu pun terpidana mati yang dieksekusi oleh Kejaksaan Agung. Sehingga saat ini masih ada 10 gembong narkoba yang sudah divonis . Mereka adalah Humphrey Jefferson, Ozias Sibanda, Eugene Ape, Obina Nwajagu, Okonkwo Nonso Kingsley, Merri Utami, Agus Hadi, Pujo Lestari, Gurdip Singh, Zulfikar Ali dan Frederick Luttar.

Sejauh ini Kejagung telah menggagendakan eksekusi mati tahap tiga. Namun dari 14 orang narapidana yang diagendakan, hanya empat orang yang telah dieksekusi. Keempat orang itu adalah Michael Titus Igweh (Nigeria), Freddy Budiman (WNI), Humphrey Ejike (Nigeria) dan Seck Osmane‎ (Senegal).

Mahkamah Konstitusi sendiri memutuskan permohonan grasi tidak dibatasi waktu. Kendati demikian, grasi tidak bisa menunda pelaksanaan eksekusi mati pada terpidana. Putusan itu dikabulkan atas permohonan pembunuh bos Asaba, Suud Rusli, yang menggugat undang-undang grasi. Sebelum putusan MK dikabulkan, grasi maksimal diajukan hanya 1 tahun sejak putusan berkekuatan hukum tetap (inkrach).

Baca Juga
Lihat juga...