Tertibkan Tenaga Kerja, DPRD Tabalong Siapkan Perda

191
Ilustrasi - Tenaga kerja asing - Dok: CDN

TANJUNG  – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Darwin Awi mengatakan, pihaknya menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) terkait pelayanan ketenagakerjaan.

“Raperda ini merupakan inisiatif dewan dalam mengatur pelayanan ketenagakerjaan,” kata Darwin di Tanjung, Sabtu.

Mengingat persoalan tenaga kerja (Naker) khususnya sektor pertambangan cukup dominan termasuk keberadaan Naker asing di Kabupaten Tabalong yang perlu ditertibkan sesuai aturan.

Hal ini disampaikan Darwin saat menerima kunjungan kerja anggota Komisi III DPRD Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur untuk berbagi persoalan ketenagakerjaan.

Hal senada juga disampaikan anggota Fraksi Golkar, Jurni kalau Raperda pelaksanaan ketenagakerjaan ini bisa lebih menertibkan keberadaan Naker asing salah satunya di pabrik semen PT Conch South Kalimantan.

Sementara itu dalam kunkernya anggota dewan Kabupaten Paser mengakui saat ini tengah marak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai dampak anjloknya harga kelapa sawit.

“Yang sering diadukan pekerja terkait pemberian gaji di bawah upah minimum kabupaten,” jelas anggota Komisi III DPRD Kabupaten Paser, Upay Supaiman.

Selain Upay, hadir Ketua komisi III, Nurhayati serta anggotanya yakni Ambo Pengrei, Ahmad Rafi’i, Iskandar, Sutarno dan Abdurahman.

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Sri Budi mengatakan persoalan tenaga kerja di manapun kebanyakan dipicu upah di bawah UMP.

“Ini menjadi persoalan normatif dan biasanya penyelesaian kita serahkan ke balai pengawas ketenagakerjaan,” katanya.

Di Kabupaten Tabalong sendiri terdapat 318 perusahaan yang didominasi pertambangan dengan jumlah Naker asing 217 orang.

Saat ini, menurut Sri tercatat ada 43 kasus PHK di Kabupaten Tabalong dengan melibatkan 47 pekerja. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...