Tidak Masuk Gapoktan, Petani Terpaksa Beli Pupuk Nonsubsidi

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

251

LAMPUNG — Kebutuhan akan pemupukan memaksa petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani untuk membeli pupuk nonsubsidi. Mereka terpaksa merogoh kocek lebih dalam agar tanaman mereka tetap terawat.

Suardi Biyung (50) salah satu petani di desa Pasuruan penanam padi varietas Ciherang menyebutkan, saat ini tanaman padinya memasuki tahap pemupukan pertama pada padi usia 25 hari setelah tanam (HST). Pupuk yang dibutuhkan diantaranya pupuk Urea, NPK Phonska, SP-36, ZA.

“Selama sistem pembelian harus melalui Poktan, saya terpaksa membeli pupuk nonsubsidi,” terangnya saat ditemui Cendana News, Rabu (5/9/2018).

Ia beralasan, kelompok tani tempatnya bernaung sudah sudah tidak aktif selama tiga tahun terakhir.

Disebutkan, untuk Urea Rp115.000 per sak, sementara harga subsidi Rp110.000, NPK Phonska harga subsidi Rp130.000 dibeli seharga Rp140.000 per sak. Pupuk SP-36 harga subsidi Rp120.000 dibeli Rp130.000 per sak. Pupuk ZA harga subsidi Rp115.000 dibeli dengan harga Rp120.000 per sak.

Harga tersebut bisa berbeda tergantung dengan penjual dan sistem pembayaran. Saat dibeli tunai harga bisa selisih Rp5.000 per sak dan bisa mencapai selisih Rp10.000 saat dibeli dengan sistem tempo bayar saat panen.

“Selama ini saya tetap bertahan membeli pupuk nonsubsidi karena kebutuhan saya hanya empat kuintal satu kali proses pemupukan atau delapan kuintal untuk pemupukan kedua,” beber Suardi Biyung.

Berbeda dengan Suardi Biyung, petani padi di Desa Ruang Tengah bernama Sutarji (40) mengaku tergabung dalam Poktan Puakhi 2 beranggotakan sekitar 25 petani. Sesuai dengan kebutuhan kelompok telah disusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) menyesuaikan kebutuhan masing masing anggota kelompok sesuai dengan luasan lahan.

Lahan yang tidak seragam di antaranya setengah hektare hingga dua hektare per anggota kelompok membuat kuota ditentukan sesuai RDKK.

Selama dua tahun terakhir dengan sistem pembelian pupuk subsidi melalui kelompok, Sutarji mengaku lebih dimudahkan. Sebab dengan membayar sesuai kebutuhan lahan miliknya sebanyak 1 ton pupuk dirinya bisa menebus setelah melakukan pembayaran.

Sersan Dua Sudarwanto anggota Babinsa Koramil 03/Penengahan mengecek ketersediaan pupuk bagi petani untuk kelancaran Upsus Pajale [Foto: Henk Widi]
Sistem pembayaran secara tunai kepada ketua kelompok selanjutnya disetor ke bank daerah membuat pendistribusian pupuk lebih mudah. Meski demikian pada saat tertentu sebagian anggota poktan ada yang belum mampu membayar sehingga ditalangi oleh kelompok.

“Sistem pengumpulan uang kas dari hasil panen digunakan untuk menalangi anggota yang belum bisa membeli pupuk, sehingga bisa saling membantu,” beber Sutarji.

Ia menyebut padi varietas Ciherang pada lahan satu hektar miliknya bisa menghasilkan sekitar 6 ton gabah kering panen (GKP). Selain lancarnya pendistribusian pupuk subsidi Urea,NPK,SP-36 dan ZA dirinya terbantu dengan adanya pengairan yang cukup lancar. Selain menggunakan pupuk subsidi untuk memaksimalkan hasil panen ia juga menyebut menerapkan sistem pengendalian hama terpadu dengan menggunakan tanaman refugia untuk penarik predator pemangsa hama padi.

Sersan Dua Sudarwanto, Bintara Pembina Desa (Babinsa) Koramil 03/Penengahan menyebutkan, dari belasan kelompok tani yang ada di wilayah Kecamatan Penengahan dipastikan saat ini distribusi pupuk subsidi masih lancar.

“TNI berkoordinasi dengan dinas pertanian melakukan pendampingan petani mulai dari masa tanam hingga masa panen termasuk pengendalian hama,” beber Sudarwanto.

Pengendalian organisme pengganggu tanaman padi bahkan kerap dilakukan bersama petugas penyuluh dan petani. Pada masa pemupukan tahap pertama awal September di wilayah Penengahan Serda Sudarwanto memastikan tidak terjadi kelangkaan pupuk subsidi meski sebagian petani membeli dari toko pertanian.

“Meski sudah ada anjuran namun keputusan bergabung dengan Poktan dikembalikan kepada petani,” tutupnya.

Baca Juga
Lihat juga...