Tidak Pulang, TKI Bakal Dicoret dari DPT

Editor: Mahadeva WS

140
Ketua KPU NTB, Lalu. Aksar Anshori/foto : Turmuzi

MATARAM – Ribuan pemilih Pemilu 2019 di Nusa Tenggara Barat (NTB), yang berstatus Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dan saat ini masih bekerja di luar negeri akan dicoret dari daftar pemilih.

Pencoretan dilakukan berdasarkan informasi, kalau sampai hari pencoblosan Pemilihan Presiden, DPR maupun DPD tidak pulang di 2019 mendatang tidak pulang. Tercatat, jumlah pemilih di NTB yang berstatus TKI di luar negeri, sampai saat ini ada sekira 60.000 orang. Semuanya saat ini tercatat di dalam DPT.

“Kalau sampai 17 April 2019, saat hari pencoblosan tidak pulang, akan dicoret dari Daftar Pemilih Tetap (DPT),” kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) NTB, Lalu Aksar Anshori, Jum’at (14/9/2018).

Aksar menjelaskan, penyelenggaraan pilkada berbeda dengan pemilu. Pada pemilu, ada pendataran pemilih, serta panitia penyelenggara pemilu, maupun TPS di luar negeri. Pelaksanaanya melibatkan Kedutaan di masing-masing negara. “Sehingga pemilih TKI yang masih di luar negeri tetap bisa menggunakan hak pilih di negara tempat bekerja sebagai TKI, meski telah dicoret di dalam negeri, sebab setelah dicoret datanya akan dikirimkan ke petugas TPS luar negeri melalui KPU RI dan Kementerian luar negeri untuk memastikan mereka bisa menggunakan hak pilihnya” tutur Aksar.

Saat ini, Pemilih di NTB yang berstatus TKI dan sudah pasti dicoret ada 2.000 orang. Pencoretan dilakukan, karena keluarga belum bisa memastikan apakah yang bersangkutan akan pulang atau tidak pada April 2019 mendatang. Pencoretan dilakukan KPU sebelum penetapan DPT.

“Kalau mereka pasti tidak pulang dan masih terdaftar di DPT, tetap akan dicoret supaya tidak disalahgunakan. Mengenai DPT pada tahun ini, ada peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, kalau di Pilkada jumlah pemilih ada 3.511.890 orang, untuk Pemilu ada 3.573.096 orang,” terangnya.

Peningkatan tersebut berasal dari pemilih pemula yang didapatkan dari Dukcapil yang mencapai 78 ribu orang. Termasuk pemilih luar negeri, yang pada saat pilkada memenuhi syarat terdaftar dalam DPT, tapi tidak menggunakan hak pilih.

Ketua Bawaslu NTB, Khuwailid berharap, proses verifikasi DPT Pemilu 2019 bisa dilaksanakan secara cermat oleh KPU. Jangan sampai ada temuan DPT ganda, maupun pemilih yang telah memiliki hak pilih, tapi tidak terdaftar dalam DPT. Peserta pemilu, Parpol maupun masyarakat, diminta ikut mengawal proses pengawasan agar Pemilu 2019 bisa terlaksana secara jujur, adil dan berkualitas.

“Kalau memang ada temuan, terkait DPT, masyarakat, peserta Pemilu maupun Parpol dipersilahkan melakukan pengaduan, Bawaslu siap akan menindaklanjuti setiap laporan dan aduan dari masyarakat guna melakukan perbaikan,” pungkasnya.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.