Tingkatkan Akses Angkatan Kerja dengan Program Triple Skilling

Ribuan pencari kerja serbu job fair di Balai Pengembangan Pelatihan Kerja Luar Negeri Kota Bekasi di GOR Patriot Chandrabaga. Foto: Muhammad Amin

BEKASI — Kementerian Ketenagakerjaan tengah dihadapkan keterbatasan skill atau keahlian angkatan kerja Indonesia di tengah kebutuhan perusahaan yang selalu bergerak dinamis.

“Problem utama kita adalah terbatasnya skill di Indonesia. Dari total 133 juta angkatan kerja Indonesia, sebanyak 58 persen di antaranya merupakan lulusan sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP),” kata Menteri Tenaga Kerja, Muhammad Hanif Dhakiri, di Bekasi, Rabu (19/9/2018).

Hal itu diungkapkan Hanif usai membuka jalannya Job Fair 2018 di Balai Besar Pendidikan Latihan Kerja (BBPLK) Cevest Kota Bekasi, Jawa Barat.

Menurut menteri, dunia usaha di Indonesia saat ini tengah bergerak dinamis di tengah masifnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) sebagai basis pergerakan usaha. Hanif mencatat sejumlah sektor usaha yang tengah dipengaruhi TI di antaranya perbankan, ritel, industri keuangan dan berbagai bentuk ekonomi digital.

“Kalau sektor manufaktur juga ada perubahan, tapi tidak secepat di sektor bisnis TI atau perbankan,” katanya.

Menurut Hanif, pihaknya tengah mengintensifkan peningkatan akses serta mutu angkatan kerja untuk mengikuti pelatihan agar skill yang mereka miliki sesuai dengan kebutuhan pasar di Indonesia.

“Kita buat program ‘triple skilling’ agar orang yang tidak punya skill, mereka ada program pelatihannya. Bagi yang punya keahlian bisa ditingkatkan agar mereka yang lulus SMA dan masuk pabrik bisa memiliki jenjang karir sesuai perkembangan skill yang dimiliki,” katanya.

Dikatakan Hanif, pencari kerja dengan keterbatasan keahlian akan sulit memperoleh jenjang karir yang berimplikasi pada kesejahteraan. Saat terjadi kejenuhan dalam satu bidang kerja, maka upaya yang mungkin ditempuh oleh pekerja tersebut adalah keluar dari perusahaan dan mencari sektor kerja informal.

“Kalau masuk perusahaan tidak cukup punya skill, akhirnya masuk informal. Kita dorong mereka masuk Balai Latihan Kerja (BLK), dahulu kalau masuk BLK harus lulus SMA, sekarang tidak dibatasi umur dan jenjang pendidikan agar semua lapisan masyarakat ada kesempatan memiliki skill,” katanya.

Hanif mengatakan angkatan kerja muda Indonesia memiliki banyak role model yang menjadi rujukan dalam berbagai kontestasi perlombaan skill ketenagakerjaan mancanegara.

“Awal bulan lalu dalam ajang Asian Skill Competition, Indonesia dapat 13 medali emas dengan posisi juara 2 di bawah Thailand. Poin tenaga kerja kita nomor satu, juara robotik, fashion design, industrial, namun sifatnya masih role model,” katanya.

Belum meratanya sebaran angkatan kerja dengan skill yang sesuai permintaan dunia usaha, kata Hanif, juga menjadi tantangan pihaknya ke depan.

“Persebaran tenaga kerja handal belum merata di berbagai daerah di Indonesia. Kalau kualitas sudah ada role modelnya, tinggal kuantitas kita masifkan. Pekerja skill harus memadai dan merata di setiap daerah,” katanya.

Hanif mencontohkan Kabupaten Morowali di Sulawesi Tengah sempat membutuhkan 2.000 tenaga kerja untuk ditempatkan pada profesi sopir, namun yang terisi hingga saat ini hanya delapan orang.

“Sebab syaratnya adalah kepemilikan Surat Izin Mengemudi (SIM) B2, karena sepi peminat, syaratnya dukurangi menjadi SIM B1, tapi masih belum ada juga. Akhirnya, tidak ada syarat yang penying bisa nyetir, itu pun hanya delapan orang dari kebutuhan 2.000 sopir,” katanya. (Ant)

Lihat juga...