TNKT Identifikasi Titik Perairan untuk Habibat Penyu

178
Penyu yang dilepasliarkan - Foto: Dokumentasi CDN

PALU — Kepala Balai Taman Nasional Kepulauan Togean (TNKT), Bustang, mengatakan pihaknya sedang melakukan identifikasi terhadap lokasi habitat penyu di perairan Kabupaten Tojo Unauna, Sulawesi Tengah.

“Sejauh ini, kami belum melakukan pelestarian karena masih mengidentifikasi titik-titik mana saja yang cocok untuk habitat penyu,” ungkap Bustang yang dihubungi dari Palu, Minggu (16/9/2018).

Kata dia, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, maka penyu merupakan salah satu spesies yang dilindungi.

Hasil identifikasi, TNKT sudah menentukan lokasi habitat penyu di antaranya Tanjung Kalama, Tanjung Aroso, Tanjung Pude dan Tanjung Apolo yang meliputi seluruh pulau Unauna.

Selain itu pulau Tilupan, pulau Taule, bagian barat pulau Katambua, dan arah belakang pulau Pangampe yang juga menjadi salah satu lokasi transplantasi terumbu karang.

Kata Bustang, semua jenis penyu laut telah dilindungi karena masuk dalam daftar salah satu spesies yang hampir punah.

Spesies ini sudah ada sejak jutaan tahun lalu, sehingga pemerintah berupaya melakukan pengawasan terhadap maraknya perdagangan hewan dilindungi.

“Ini bagian dari konservasi lingkungan termasuk biota laut yang ada diperairan Kepulauan Togean,” ujarnya.

Kedepan, TNKT berencana akan membuat penangkaran penyu semi alami di perairan Kepulauan Togean untuk kepentingan konservasi, selain itu juga dapat dimanfaatkan sebagai objek wisata bahari.

Karena, kata dia, Kepulauan Togean masuk dalam daftar destinasi wisata prioritas Sulteng dan juga telah ditetapkan sebagai salah satu destinasi wisata unggulan nasional oleh Kementerian Pariwisata.

“Wisatawan mancanegara sangat menyukai keindahan objek wisata bahari di Tojo Unauna. Sementara Kepualaun Togean masuk dalam areal pengawasan TNKT, sehingga kami memiliki tanggung jawab kelestarian lingkunganya baik di darat maupun di laut,” jelasnya.

Ia menghimbau masyarakat tidak melakukan perdagangan satwa dilindungi pemerintah sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Pelaku perdagangan (penjual/pembeli) satwa dilindungi diancam hukuman lima tahun penjara dan denda Rp100 juta. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...