Tolak Eksplorasi Tambang Silo, Mahasiswa Gelar Demo

Editor: Satmoko Budi Santoso

230

JEMBER – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) cabang Jember melakukan aksi turun ke jalan untuk menolak izin eksplorasi tambang emas Blok Silo yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM.

PMII juga menagih komitmen Bupati Jember, Faida, terkait pernyataan penolakan tambang emas di Blok Silo awal tahun 2016 lalu.

Mereka melakukan long march dari Double Way Universitas Jember menuju Gedung DPRD dan dilanjutkan ke Kantor Pemkab Jember. Aksi mahasiswa PMII ini menyusul terbitnya surat Keputusan Menteri (Kepmen) Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1802 K/30/MEM/2018 tertanggal 23 April 2018. Sebab, ada 47 ribu jiwa yang terancam, jika tambang emas itu beroperasi.

Mereka juga menganggap tidak hanya kerusakan lingkungan, bahkan sumber mata air terbesar di wilayah itu untuk irigasi juga akan mati sebagai dampak dari kegiatan eksplorasi dan eksploitasi tambang emas yang akan mengancam keberlangsungan hidup warga.
Roni Ardiansyah (pegang megaphone) dan Siswono saat berdialog. Foto: Kusbandono.

“Kami menagih janji Bupati Faida. Pada tahun 2016 lalu, dalam pernyataannya tegas menolak adanya pertambangan di Blok Silo baik legal ataupun ilegal. Bahkan penolakan itu, ditegaskan bupati sampai masa jabatannya habis,” ujar Korlap Aksi, Rony Ardiansyah, Kamis (20/9/2018).

Pada saat studi kelayakan terkait adanya pertambangan tahun 2016 lalu, Bupati Faida dengan tegas menolak adanya tambang emas tersebut. Namun, beberapa waktu belakangan ini, izin eksplorasi tambang emas blok Silo tersebut muncul.

 “Tiba-tiba terbit Kepmen itu, kita pun mempertanyakan soal itu. Sebagai bentuk komitmen kali ini, kami menyampaikan pakta integritas, agar benar-benar ada tanggung jawab dari Bupati Faida,” tegasnya.
Roni juga mengatakan, jika tidak ada tindakan serius dari bupati Jember, maka pihaknya bersama elemen masyarakat lain akan melakukan aksi lebih besar lagi. Bahkan, mereka tetap akan turun ke jalan menolak adanya pertambangan bersama warga Kecamatan Silo, Kabupaten Jember.

“Jika tetap tidak ada ketegasan, kami akan ajak warga Silo. Karena memang yang menjadi korban adalah warga,” terangnya.

Roni juga menegaskan, jika perlu bupati melakukan gugatan atas Kepmen ESDM tentang izin eksplorasi blok Silo tersebut.

“Jika perlu bupati layangkan gugatan ke PTUN, terkait terbitnya surat itu, dan membatalkan,” tandasnya.

Saat menemui demonstran, Ketua Komisi C DPRD Jember, Siswono, mengatakan, DPRD Jember secara kelembagaan berkomitmen menolak adanya eksploitasi tambang di Kecamatan Silo. Hal itu telah diwujudkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RT/RW).

“Dalam Perda RT/RW Jember tidak ada eksploitasi di Blok Silo. Kegiatan yang boleh dilakukan di wilayah tersebut hanya sebatas untuk penelitian dan pendidikan,” kata Siswono.

Siswono menegaskan, bila masih ada usaha untuk mengeksplorasi tambang, pihaknya siap turun jalan dan ikut berorasi menolak tambang.

Menurutnya, untuk regulasi adanya tambang memanglah bukan kewenangan dari daerah, melainkan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat. Untuk itu ia meminta diberikan waktu untuk mengirimkan surat keberatan kepada Provinsi dan Pusat terkait eksploitasi tambang di Jember.

“Kita butuh waktu untuk melakukan itu, yang pasti itu akan kita lakukan terkait penolakan ini,” tegasnya.

Kepala Bidang Perdagangan Internasional, Dinas Perdagangan Kabupaten Jember, Heri Listiantoro mengatakan, pada prinsipnya pemerintah daerah sudah mengirimkan surat keberatan kepada Pemerintah Provinsi terkait masuknya Blok Silo sebagai lahan eksplorasi tambang.

Heri juga menjelaskan, bukan hanya dengan berkirim surat saja, pemerintah daerah juga membutuhkan dukungan masyarakat untuk menolak rencana eksplorasi tambang. Dengan demikian Pemerintah Provinsi dan Pusat mengetahui keberatan masyarakat Jember.

Menurut Heri, kementerian hanya memberikan data tentang wilayah mana saja yang bisa dilakukan penambangan. Selanjutnya, masih ada beberapa tahap lanjutan sampai bisa dilakukan pengerjaan.

“Untuk bisa sampai pada tahap eksplorasi masih lama, karena harus melewati lelang, penetapan izin dan lain sebagainya. Pada saat lelang Pemerintah daerah setempat juga akan diikutsertakan, dan di situlah bisa diberikan keputusan untuk boleh ditambang atau tidak,” ujar Heri.

Baca Juga
Lihat juga...