Tunggakan Sewa Rusunawa di Jakarta Tembus Rp27,8 Miliar

Editor: Mahadeva WS

150
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Meli Budiastuti – Foto Lina Fitria

JAKARTA – Jumlah tunggakan retribusi sewa rumah susun di DKI Jakarta mencapai Rp27,8 miliar. Jumlah tersebut adalah kalkulasi yang dilakukan hingga catatan Juli 2018.

Selain tunggakan retribusi sewa, terdapat pula tunggakan listrik sebesar Rp1,3 miliar dan tunggakan air sebanyak Rp6,9 miliar. “Sampai Juli tunggakan sewa rusun untuk 24 lokasi, 16 ribu unit, tunggakannya Rp 27,8 miliar,” ujar Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Meli Budiastuti, di Ruang Rapat Parnipurna Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (14/9/2018).

Menurut Meli, Pemprov DKI tidak bisa menghapus tunggakan retribusi sewa, karena terbentur PP 14/2005, tentang tata cara penghapusan piutang negara. Namun untuk tunggakan listrik dan air, sedang diajukan anggarannya, agar ditanggung oleh Pemprov DKI. “Rp 27 miliar nggak bisa dihapuskan meski dialokasikan seberapapun. Kalau tunggakan listrik dan air sudah dialokasikan di APBD unit pengelola rumah susun,” ujarnya.

Setiap penghuni rusunawa, memiliki tanggungjawab untuk membayar retribusi. Hal itu tertuang dalam Peraturan Gubernur (Pergub) No.111/2014, tentang Mekanisme Penghunian Rusunawa. Dalam Pergub dijelaskan, apabila penghuni didapati menunggak pembayaran, maka bisa dikenakan denda dengan bunga sebesar dua persen. “Jadi denda tunggakan Rp 7,9 miliar,” jelas Dia.

Meski jumlah tunggakan sangat banyak, Pemprov DKI tidak pernah mengusir warga penghuni yang terprogram korban penggusuran. Dia mengatakan, pengusiran hanya dilakukan pada warga rusun dari kategori umum yang melakukan pelanggaran berat seperti narkoba. Pemprov DKI Jakarta sudah memberikan subsidi sewa. Harga sewa saat ini sudah murah, yakni mulai dari Rp200 ribu hingga Rp400 ribu per bulan.

“Di rusun juga banyak warga terprogram. Mereka yang kena dampak normalisasi. Dan di sana juga enggak semuanya miskin. Kami sudah berkerja sama dengan Dinas Dukcapil untuk mengetahui identitas mereka, dari situ kita bisa lihat aset apa saja yang dia miliki,” tutur Meli.

Meli menuturkan, banyak warga rusun yang sebenarnya memiliki bangunan lain, dan kendaraan roda empat. Hanya saja, bagi warga yang terbukti tidak mampu akan diberikan fasilitas pemutihan tunggakan.  “Syaratnya, mereka harus tinggal tiga tahun dulu. Itu pun bukan pemutihan biaya sewa. Tapi pemutihan tunggakan listrik dan air. Retribusi sewa tetap harus ditagihkan oleh kementerian keuangan,” tandasnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, meminta Pemprov DKI Jakarta membebaskan biaya sewa rumah susun bagi warga miskin. Banyak warga yang tidak mampu membayar sewa rusun, dan akhirnya menunggak pembayaran sewa. “Hapuskan dong (biaya sewanya). Kan banyak yang tidak mampu. Kasihan itu,” kata Taufik.

Taufik meminta, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman DKI Jakarta mengecek ulang warga yang membutuhkan bantuan. Banyak warga yang ekonominya semakin menurun semenjak pindah ke rusun. “Cek ulang. Kan ada yang dulu berkemampuan. Lalu tiba-tiba mungkin enggak sanggup bayar atau susah. Kalau dibiarkan terus maka harus dibantu. Diputihkan,” tandasnya.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Rasyid Baswedan, mengeluarkan Pergub No.55/2018, tentang penyesuaian tarif retribusi pelayanan perumahan. Nantinya, 15 rusunawa akan dikenakan kenaikan tarif. Hal itu dilakukan untuk penyesuaian, karena sebelumnya, kenaikan tarif diatur dalam Perda No.3/2012, tentang retribusi daerah.

Lihat juga...

Isi komentar yuk