Uji Materiil PKPU, MA Tunggu Putusan MK

Editor: Satmoko Budi Santoso

153

JAKARTA – Meskipun mendapat tekanan dari sejumlah politisi, Mahkamah Agung (MA) tetap kukuh tidak akan memproses judicial review atas PKPU No. 20/2018 yang mengatur tentang larangan mantan narapidana korupsi mendaftar sebagai calon legislatif (caleg) pada Pemilu 2019.

“MA masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dan ini berdasarkan Pasal 55 UU Mahkamah Konstitusi, yang mengatur terkait uji materiil yang dilakukan oleh MA terhadap peraturan perundang-undangan. Harus menunggu putusan uji materiil yang dilakukan oleh MK,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah di Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Terkait adanya desakan dari sejumlah politisi agar memproses judicial review PKPU tersebut, Abdullah menegaskan bahwa pihaknya tetap berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku, dan tidak terpengaruh dengan desakan dari para politisi.

“Aturannya sudah jelas, kita bekerja sesuai dengan aturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi kita tidak terpengaruh, hak mereka untuk mengajukan pendapat, itu sah-sah saja,” ujarnya.

Undang-Undang yang dimaksud Abdullah, tengah diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) adalah UU No. 7/ 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Di mana katanya, ada dua uji materi yang telah berproses di MK, yakni yang terkait ambang batas pencalonan presiden dan periode masa jabatan presiden-wapres.

“Artinya, kita tetap harus menunggu proses uji materi di MK selesai meskipun materi perkaranya tidak berkaitan dengan uji yang tengah berlangsung di MA. Sebab, PKPU yang tengah digugat di MA merupakan turunan dari UU Pemilu. Dan aturannya memang seperti itu,” sebutnya.

Abdullah menegaskan, MA akan tetap menunggu sampai proses di MK selesai dilakukan. MA tidak akan berpatokan dengan proses pendaftaran caleg 2019 yang saat ini tengah berjalan. Karena aturan hukum tidak boleh dilanggar, meskipun pendaftaran sudah selesai.

“PKPU tidak bisa dipaksakan untuk diputus, khawatir bertentangan antara putusan MK dan MA. Sedangkan di MK yang digugat lebih tinggi, yakni UU terhadap UUD. Sementara di sini peraturan terhadap UU, ini lebih rendah objeknya,” ungkapnya.

Lebih jauh Abdullah mengungkapkan, uji materi PKPU 20/2018 di MA sebenarnya sudah sempat berjalan. Berkas perkaranya sudah diperiksa oleh majelis hakim. Namun, di tengah proses tersebut, MA mendapat pemberitahuan dari MK bahwa di sana tengah berlangsung uji materi terkait UU Pemilu.

“Karena ada pemberitahuan di sana, maka majelis hakim mengeluarkan penetapan menangguhkan sementara uji materiil PKPU tersebut hingga uji materiil UU Pemilu di MK selesai,” jelasnya.

Ada pun PKPU Nomor 20 Tahun 2018 ini digugat oleh enam pemohon, semuanya adalah eks napi korupsi. Mereka yakni M Taufik, Waode Nurhayati, Djekmon Ambisi, Jumanto, Mansyur Abu Nawas, dan Abdul Ghani.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.