Wagub NTT Minta Masyarakat Pahami Kebijakan Moratorium TKI

Editor: Satmoko Budi Santoso

224

MAUMERE – Pernyataan moratorium Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang disampaikan oleh gubernur NTT yang baru dilantik 5 September 2018 lalu, Viktor Laiskodat, jangan disalahtafsirkan. Sebab pemerintah provinsi akan melakukan berbagai langkah agar TKI bisa kembali dan bekerja di kampung halaman.

“Jangan salah tafsir soal moratorium TKI. Dalam waktu 2 minggu ke depan saya akan ke Malaysia dan saya sudah menelepon duta besar Indoensia di Malaysia, tolong inventarisir masyarakat NTT yang jadi TKI di Malaysia berapa orang,” sebut wakil gubernur NTT, Yosef Nae Soi, Sabtu (8/9/2018).

Disebutkan Yosef, para TKI di Malaysia tersebut, sangat rajin dan banyak yang bekerja di perkebunan sawit. Mereka yang sudah ahli tidak dibawa dan dipekerjakan di NTT saja.

Ketiga anak di bawah umur asal Kecamatan Mego Kabupaten Sikka yang akan dipekerjakan oleh calo di Malaysia. Foto : Ebed de Rosary

“Kita cari modal dan beri ke mereka agar bisa bertani. Teman saya pengusaha banyak dan kita minta mereka dana Corporate Social Responsibility (CSR) agar bisa membantu modal para TKI tersebut,” ungkapnya.

Namun, semua itu, tegas Yosef bisa dilakukan asal gubernur dan wakil gubernur NTT, jangan korupsi dan kepala-kepala dinas juga jangan melakukan koruspi agar dana yang ada, baik di APBD maupun CSR, bisa dipergunakan untuk modal usaha masyarakat.

“Kepala dinas–kepala dinas jangan koruspi karena begitu korupsi besok saya akan pecat. Kalau tidak ada uang minta di gubernur dan wakil gubernur kami akan kasih uang,” sebutnya.

Sementara itu, Direktur Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian Indonesia (Padma) Gabriel Goa menyebutkan, sebaiknya gubernur dan wakil gubernur NTT yang baru dilantik jangan buru-buru melaksanakan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri.

Hal tersebut diungkapkannya, menanggapi pernyataan Gubernur NTT Victor Laiskodat di media bahwa di hari pertama berkantor, ia akan melakukan moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia(TKI).

“Kebijakan melakukan moratorium TKI justru akan menyuburkan perdagangan orang di NTT. Fakta membuktikan moratorium TKI ke Arab Saudi oleh Menaker justru menyuburkan mafia perdagangan orang ke Arab Saudi melalui jalur umroh,” sebutnya.

Moratorium TKI yang dilakukan bupati Timor Tengah Utara (TTU), tandas Gabriel, justru menyuburkan mafia perdagangan orang di TTU karena pemberanagkatan TKI ke luar negeri tidak melalui jalur legal tetapi ilegal.

“Padma mendesak Gubernur NTT untuk segera membangun Balai Latihan Kerja (BLK) yang berstandar internasional dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di kota Tambolaka, Kupang dan juga di kota Maumere,” harapnya.

Keberadaan BLK dan LTSA di Tambolaka, urai Gabriel, untuk dapat melayani TKI asal pulau Sumba dan di Kupang bagi TKI asal pulau Timor, Semau, Rote Ndao dan Sabu Raijua. Serta di Maumere untuk melayani TKI asal pulau Flores, Palue, Solor, Adonara, Lembata dan Alor.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sikka, Germanus Goleng, yang menyebutkan pihaknya telah mengirimkan proposal ke Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI agar bisa membangun BLK dan LTSA di Maumere.

“Banyak tenaga kerja asal Flores terutama Tenaga Kerja Wanita (TKW) mempercayakan pengurusan surat-surat kepada penyalur sehingga mereka mengurus di luar daerah dan banyak data yang dipalsukan,” sebutnya.

Germanus mengaku, sudah mendapat lampu hijau dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI perihal usulan ini dan berharap agar usulan ini bisa direalisasikan tahun 2018 agar bisa segera beroperasi.

‘”Kami sudah menyiapkan gedung yang akan dijadikan kantor dan kami berharap agar usulan ini segera direalisasikan awal 2018 agar bisa segera beroperasi. Banyak TKI asal Flores yang mengurus di Kupang ataukah saat di perbatasan negara tujuan bila ingin ke Malaysia,” ungkapnya.

Pengurusan surat-surat di perbatasan, lanjut Germanus, sering memanfaatkan jasa calo sehingga biaya yang dikeluarkan calon tenaga kerja menjadi mahal. Selain itu data-data tenaga kerja sering dipalsukan, guna menyesuaikan dengan permintaan agen penyalur tenaga kerja.

Baca Juga
Lihat juga...