Wali Kota Bekasi Minta Dana Perimbangan Daerah Ditambah

Editor: Satmoko Budi Santoso

306

BEKASI – Wali Kota Bekasi terpilih, Rahmat Effendi, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, lebih serius memperhatikan Kota Patriot sebagai cermin pintu gerbang dan sebagai mitra pemerintah DKI Jakarta.

Ia meminta Pemprov Jabar, dapat menambah dana perimbangan dalam bentuk biaya sharing bagi pendidikan tingkat SMK dan SMA di Kota Bekasi.

“Kota Bekasi, jelas berbeda dengan daerah Pangandaran, Ciamis dan lainnya. Jadi kalau jalan di DKI Jakarta kelas A, maka Kota Bekasi harus sama, karena potensi yang dimiliki cukup luar biasa. Kota Bekasi adalah penghasil kedua Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),” jelas Pepen, sapaan akrab Rahmat Effendi, usai menyampaikan visi misi dalam Rapat Paripurna di DPRD Kota Bekasi, Jumat (21/9/2018).

Dikatakan, undang-undang memang mengatur bahwa 30 persen dari penghasilan total daerah kota dan kabupaten dikembalikan kepada daerah penghasil dan 70 persen untuk provinsi. Kota Bekasi meminta kepada provinsi dana perimbangan 70 persen tersebut dapat dikembalikan ke daerah untuk membiayai sharing.

“Hal ini sudah saya sampaikan langsung kepada Gubernur Jawa Barat. Karena dua tahun yang lalu, SMA dan SMK Negeri di Kota Bekasi gratis, sekarang setelah undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka sekolah SMA dan SMK menjadi kewenangan provinsi. Anak-anak yang ber-KTP Kota Bekasi kena bayaran lagi. Ini kita minta dapat dikembalikan seperti dua tahun lalu,” jelas Mantan Ketua DPRD Kota Bekasi ini.

Lebih lanjut Pepen, mengatakan, perhatian kedua dari Pemprov Jabar sebaiknya adalah soal infrastruktur seperti saluran air dan lainnya. Karena sebelumnya, imbuh dia, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, sudah menyatakan akan melakukan penataan Kali Malang. Menurutnya, soal penataan Kali Malang Kota Bekasi dua tahun lalu juga sudah menyiapkan Detail Engineering Design (DED).

Dalam kesempatan itu, dia juga menjawab soal perubahan APBD Kota Bekasi, yang masih banyak asumsi. Dia mengakui, saat ini soal APBD setelah ditinggalkan selama 8 bulan terjadi turbulensi.

Ternyata kinerja aparatur turun sehingga potensi yang ada tidak tercapai. Sementara belanja jalan terus. Pendapatan Daerah tidak bisa digali, sehingga PAD tidak bisa ditutup, dan itu dikatakan turbulensi.

Dia pun berharap, semua pihak di Kota Bekasi juga tidak lagi memperdebatkan soal suku, budaya, dan agama, semua punya kedudukan maupun hak yang sama. Tetapi tidak berarti satu tambah satu sama dengan dua, hak yang sama itu harus proporsional. Jika hal itu terwujud, paparnya, maka investasi akan masuk, laju pertumbuhan ekonomi akan tinggi, inflasi akan kecil, dan tenaga kerja terbuka.

“Kota Bekasi ini tidak memiliki sumber daya alam memadai. Jadi pendapatan daerah harus digenjot dengan jual jasa dan perdagangan. Supaya hal itu laku tentu instrumen yang ada harus mendukung seperti kenyamanan dan keamanan yang tercipta maka investasi akan masuk,” jelasnya.

Wakil Walikota Bekasi, Tri Adhianto, menambahkan, Kota Bekasi masih punya persoalan macet, banjir, dan minim ruang terbuka hijau. Untuk itu hal tersebut juga perlu menjadi perhatian pemerintah supaya segera dilakukan pembenahan.

Untuk kemacetan, imbuh Tri, Kota Bekasi akan mengoptimalkan Transpatriot. Untuk itu pula, perlu segera mendapat penambahan. Dikatakan, saat inim Transpatriot yang dimiliki Pemkot Bekasi baru ada 9 unit, dan segera ada penambahan dari Menteri Perhubungan 20 bus umum dan 1 bus sekolah.

Baca Juga
Lihat juga...