Warga Jakarta Belum Paham Kelola Limbah

Editor: Satmoko Budi Santoso

260
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI, Isnawa Adji, mengajukan penambahan dana untuk pembangunan tempat pembuangan sampah di empat lokasi DKI Jakarta, dalam rapat badan anggaran (Banggar) DPRD DKI di gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (16/9/2018). Foto Lina Fitria

JAKARTA – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI, Isnawa Adji, mengajukan tambahan anggaran menjadi Rp 1,4 miliar untuk membangun tempat pembuangan sampah (TPS) limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di empat lokasi di Jakarta.

Dinas LH mengajukan penambahan anggaran untuk pembangunan sembilan TPS limbah B3 untuk level kecamatan di lima lokasi sebesar Rp 623.779.000. Sedangkan di level kota empat lokasi berikutnya sebesar Rp 904. 520.600.

Usulan penambahan anggaran ini lantaran Dinas LH merasa warga Jakarta belum paham  mengelola limbah B3 sehingga dibiarkan begitu saja.

“Contoh begini, orang buang baterai itu ke mana? Kan nggak ada aturannya. Itu sepele, tapi kalau kota ini nggak diatur, siapa yang atur? Nah, sekarang kita harus mengelola hal tersebut,” ucap Isnawa dalam rapat badan anggaran (Banggar) DPRD DKI di gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (17/9/2018).

Dia mengaku, telah mendapat masukan dari berbagai pihak dalam mengelola electronic waste dan limbah medis yang sempat menjadi pembicaraan belakangan ini. Karena itu, menurutnya, perlu adanya penanganan khusus terkait limbah tersebut.

“Banyak masukan mengenai limbah B3, contohnya kayak e-waste, electronic waste. Kemudian kemarin kalau nggak salah, sempat agak ramai itu masalah limbah-limbah medis,” jelasnya.

Dia menjelaskan, ada empat TPS yang akan dibangun hingga akhir 2018 didasarkan pada tersedianya lahan. TPS khusus limbah B3 rumah tangga itu, akan dibangun di kompleks milik Dinas Lingkungan Hidup.

“Empat ini lokasi yang siap. Pembangunannya tiga bulanan. Sifatnya hanya sementara,” kata Isnawa.

Menurut Isnawa TPS ini akan dibangun di empat lokasi, yaitu Asrama Dinas LH Ciracas, Asrama Dinas LH Sunter, Asrama Dinas LH Bambu Larangan Cengkareng, dan Asrama Dinas LH Lenteng Agung.

Empat lokasi lain berada di tingkat kota. Anggaran yang diajukan senilai Rp 904.520.600. Adapun tempatnya berada di asrama-asrama yang tidak padat penghuni dan memiliki area yang cukup luas.

“Kita ingin membangun TPS limbah B3. Nanti di sana limbah B3 akan diolah dengan baik,” ujarnya.

Dia menyampaikan, limbah B3 itu akan diolah dan diambil alih oleh perusahaan swasta. Dia hanya menyediakan tempat-tempat yang nantinya hanya menjadi tempat pengumpulan limbah.

“Jadi bukan Dinas LH yang mengerjakan. Kami hanya mengumpulkan. Nanti kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang memang bergerak di bidang itu,” ungkapnya.

Luas lahan yang dibutuhkan berkisar antara 80-100 meter. Sesuai prosedur Dinas LH, limbah B3 di tempat-tempat tersebut tidak akan ditampung dalam waktu lama. Hanya 1-2 hari dari proses pengumpulan, limbah B3 sudah harus diserahkan ke perusahaan pemenang lelang.

Namun, saat ini, Dinas Lingkungan Hidup sedang memproses lelang untuk menentukan perusahaan swasta yang akan mengolah limbah B3 tersebut. Nilai kontrak untuk jasa pengolahan limbah B3 mencapai Rp 478,500 juta. Kontrak ini akan dibuat untuk periode setahun.

Sementara, Wakil Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik, mengatakan, semua jenis sampah dicampur di tempat pembuangan sementara Jalan Bugis, Kebon Bawang, Tanjung Priok Jakarta Utara. Dia menyebut, tidak ada pemilahan jenis-jenis sampah yang dibuang ke TPS tersebut.

“TPS di Jalan Bugis yang arah rumah saya di Priok, itu dicampur semua sampahnya. Jalan Bugis pikirkan, bagaimana itu,” tanya Taufik.

Taufik menyampaikan hal itu saat Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mengajukan penambahan anggaran untuk membangun TPS khusus jenis sampah atau limbah bahan berbahaya dan beracun (B3).

Dia pun mempertanyakan apakah empat TPS cukup, mengingat limbah B3 dari permukiman warga cukup banyak dan jenis sampah itu masih dicampur dengan jenis sampah lainnya.

Taufik meminta pembangunan TPS khusus limbah B3 juga dianggarkan dalam APBD murni 2019.

“Kalau empat (TPS) kurang tidak? Kalau tidak sanggup, Bapak pikirkan di APBD murni, maksimalkan,” kata Taufik.

Lihat juga...