Waspadai Iklan Obat Tradisional tak Miliki Izin Edar

Editor: Satmoko Budi Santoso

219
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Maya Gustina Andarini /Foto: M. Noli Hendra

PADANG – Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) menyebutkan, berdasarkan data pengawasan iklan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dari Seluruh Balai Besar/Balai POM Indonesia semester I 2018, dari 2088 iklan obat tradisional yang diperiksa, sebanyak 1157 (55,41 persen) tidak memenuhi ketentuan.

Sedangkan untuk suplemen kesehatan, dari 1054 iklan yang diperiksa, sebanyak 517 (49,05 persen) tidak memenuhi ketentuan. Dari 3767 iklan kosmetik yang diperiksa, sebanyak 215 (5,71 persen) tidak memenuhi ketentuan.

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, Maya Gustina Andarini mengatakan, masih banyaknya iklan yang tidak memenuhi ketentuan disebabkan karena iklan belum mendapat persetujuan Badan POM, iklan produk tanpa izin edar, pencantuman testimoni, mencantumkan klaim berlebihan dan pemberian hadiah.

“Badan POM khawatir jika informasi atau iklan yang tayang itu ternyata tidak disaring oleh masyarakat, maka dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Hal inilah yang kita harapkan kepada Komisi Penyiaran baik di pusat maupun di daerah untuk memantau iklan yang demikian,” katanya di Padang, saat melakukan kerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sumatera Barat.

Ia berharap dengan dilakukannya penandatanganan MoU antara Balai Besar POM di Padang dengan KPID Sumatera Barat, kegiatan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan iklan Obat dan Makanan (baik nasional, maupun lokal) semakin kuat dan efektif. Seiring dengan penguatan koordinasi antara BB/Balai POM dengan KPID dalam melaksanakan tindak lanjut pengawasan isi siaran iklan Obat dan Makanan pada media penyiaran lokal.

Menurutnya, hal ini mendorong Badan POM untuk meningkatkan efektivitas pengawasan iklan dengan berkoordinasi bersama pemangku kepentingan lain sebagai mitra strategis Badan POM.

Sejak tahun 2015 Badan POM juga telah mengadakan MoU dengan Kemkominfo (dalam pengawasan media online) dan KPI Pusat (dalam pengawasan media TV dan Radio) dan pada tahun 2018 sedang menjajaki pelaksanaan MoU dengan IdeA (untuk pengawasan e-commerce) serta Lembaga Sensor Film (untuk pengawasan di media TV dan perfilman).

Untuk itu sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan memperkuat pengawasan pada media penyiaran lokal, Badan POM telah menggalang kerjasama dengan KPID di beberapa provinsi di Indonesia.

Setidaknya 11 Balai Besar/ Balai POM di seluruh Indonesia telah mengukuhkan kerja sama dengan KPID setempat dalam bentuk Nota Kesepahaman, antara lain Medan, Mataram, Jakarta, Pangkal Pinang, Manokwari, dan Kupang.

Kali ini Balai Besar POM di Padang melakukan koordinasi dengan KPID Sumatera Barat dalam pelaksanaan tindak lanjut pengawasan dengan melakukan MoU tentang Pengawasan Isi Siaran Terhadap Publikasi, Promosi, dan Iklan Obat dan Makanan.

Ia menjelaskan, tingginya tingkat pelanggaran terhadap iklan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dikarenakan oleh beberapa hal, seperti masih rendahnya kesadaran dan pemahaman pelaku usaha, pelaku periklanan terhadap regulasi terkait periklanan.

Peraturan mengenai iklan biasanya hanya dipahami oleh Apoteker Penanggungjawab, sedangkan pihak marketing yang membuat iklan tidak mengerti risiko dari iklan yang menyesatkan.

“Jasa periklanan antara lain pada media cetak dan media elektronik yang menerima kontrak iklan tidak mengerti peraturan terkait iklan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Dalam meningkatkan pemasaran distributor membuat iklan tanpa mengerti peraturan dan tanpa sepengetahuan pemilik izin edar,” ucapnya.

Tantangan lainnya adalah kebijakan pemerintah untuk menggalakkan UMKM Go Online dimana pelaku UMKM diharapkan dapat mengembangkan jaringan pemasaran melalui penjualan online. Artinya iklan yang akan diawasi lebih banyak dan beragam.

Sementara Kepala BBPOM Padang, Martin Suhendri mengatakan, tujuan adanya kerjasama Badan POM dengan KPID yakni meningkatkan efektivitas dan memperkuat pengawasan serta tindak lanjut hasil pengawasan iklan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik di media penyiaran lokal.

Ia menjelaskan dari hasil pengawasan yang dilakukan oleh KPID, akan disampikan ke Badan POM untuk dilakukan tindak lanjut. Maksudnya tindak lanjut terhadap iklan yang tidak memenuhi ketentuan dilakukan oleh Badan POM secara bertingkat mulai dari surat peringatan (tahap I dan II), surat peringatan keras, surat perintah penghentian sementara kegiatan dan pencabutan izin edar.

“Di Sumatera Barat cukup banyak media penyiaran baik radio dan televisi. Peran KPID diharapkan mampu melakukan pengawasan dan menyampaikan ke Badan POM. Sehingga, hasil tindak lanjutnya bisa memberikan peringatan kepada media massa penyiaran tersebut, untuk menghentikan iklannya,” tegasnya.

Baca Juga
Lihat juga...