Workshop Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila, Filter Negatif Globalisasi

161

ANDOOLO — Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara (Sultra), melalui Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Workshop Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila, bertempat di Andoolo, Senin (10/9/2018).

Kegiatan yang dibuka oleh Bupati Konawe Selatan, Surunuddin Dangga, tersebut didahului penandatanganan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS) dan penandatanganan Nota kesepahaman terkait PKS berbasis masyarakat, antara Pemda dengan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

“Kegiatan yang kita laksanakan hari ini sangat penting bagi kita semua baik sebagai penyelenggara negara maupun sebagai warga masyarakat, karena pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup, jiwa bangsa dan kepribadian bangsa indonesia dan penting dalam berkehidupan bermasyarakat dan bernegara yang dapat menjadi filter dari pengaruh negatif globalisasi,” jelas Surunuddin mengawali sambutannya.

Ia mengatakan, nilai-nilai Pancasila selalu menjadi dasar bagi kita dalam berperilaku sesuai dengan nilai luhur budaya bangsa dan di aplikasikan baik melalui pendidikan formal maupun nonformal, mulai dari skala kecil dalam keluarga, hingga dalam pemerintahan dan penyelenggaraan suatu negara secara keseluruhan sesuai yang tersirat dalam lima silanya.

“Kondisi kita saat ini, negara di perhadapkan berbagai tantangan baik adanya isu sara, terorisme, radikalisme, narkoba maupun berbagai permasalahan sosial lainnya, keadaan ini tentu mengkhawatirkan kita semua dan kelangsungan bangsa Indonesia, sehingga solusi terbesar menangani permasalahan itu adalah penerapan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan,” terangnya.

Pemerintah, tambahnya membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) melalui Perpres No 54 Tahun 2017 yang berada langsung dibawah Presiden yang membantu presiden dalam merumuskan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian ideologi Pancasila dan pengawasan serta melaksanakan kerja sama dan hubungan antar lembaga dalam pelaksanaan pembinaan bangsa.

“Sehingga kegiatan ini akan kita laksanakan berkesinambungan baik untuk unsur ASN maupun masyarakat karena pentingnya penanaman nilai Pancasila dalam bermasyarakat, termasuk regulasi Perbup yang kita keluarkan sebagai tindak lanjut pelaksanaan UU RI No 7 Tahun 2012 tentang PKS dan Permendagri No 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi PKS,” katanya. (Ant)

Isi komentar yuk