Antisipasi Lonjakan Pengajuan Pinjaman, Tabur Puja Bentuk Kelompok

Editor: Satmoko Budi Santoso

129

PADANG – Meski ada kebijakan pembatasan anggota di setiap Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) oleh Koperasi Serba Usaha (KSU) Dewantara Ranah Minang (Derami) Padang, Sumatera Barat, melalui unit Tabur Puja, tidak serta merta harus menolak masyarakat yang mengajukan pinjaman modal usaha.

Manajer Tabur Puja, Margono Okta, menjelaskan untuk masyarakat yang tidak bisa lagi disetujui pengajuan pinjaman modal usaha di Posdaya, tidak harus merasa kecewa. Karena ada kebijakan yakni pembentukan sebuah kelompok Tabur Puja, tanpa harus berada di bawah naungan Posdaya.

Manajer Tabur Puja Margono Okta/Foto: M. Noli Hendra

Buktinya hal tersebut telah dilakukan di kawasan Gantiang Kota Padang. Di sana ada dua kelompok Tabur Puja. Adanya kelompok itu dulunya, akibat harus tutupnya Posdaya, karena adanya beberapa persoalan. Setidaknya kelompok yang ada itu, dapat menjadi acuan bagi Tabur Puja, dengan adanya kebijakan pembatasan anggota.

“Jadi masyarakat yang tidak tertampung di Posdaya untuk pengajuan peminjaman modal usaha ke Tabur Puja, kita alokasikan mereka ke kelompok Tabur Puja. Kini ada dua kelompok yang kita miliki, yakni berada di daerah Gantiang Padang,” katanya, Kamis (11/10/2018).

Mengingat kelompok Tabur Puja yang dibentuk itu tidak memiliki SK (Surat Keputusan) yang seharusnya dikeluarkan oleh Posdaya, maka ada kebijakan perbedaan proses pencairan pengajuan pinjaman modal usaha, melalui Posdaya dengan yang kelompok tersebut.

“Prosesnya untuk dua kelompok itu hanya mendapatkan jatah pencairan per dua minggu  sebanyak 3 orang untuk masing-masing kelompok. Artinya, hanya ada 6 orang masyarakat yang bisa dicairkan pengajuan pinjaman modal usahanya di kelompok Tabur Puja itu,” jelasnya.

Meno mengakui, kebutuhan masyarakat yang ditampung di kelompok Tabur Puja tersebut memang besar. Kini ada dari dua kelompok itu jumlah anggotanya mencapai 80 orang dengan berbagai latar belakang usaha yang dijalani. Pada umumnya usaha di sana yakni seperti usaha warung kelontong dan pedagang sarapan pagi.

“Dua kelompok Tabur Puja itu dikenal dengan Kelompok Harapan Ibu dan Kelompok Mutiara Bunda. Terbentuknya dua kelompok itu sejak 9 bulan ini,” sebutnya.

Menurutnya, meski berada di sebuah kelompok, nasabahnya termasuk paling patuh dalam melakukan pembayaran kredit pinjaman modal usaha yang telah mereka dapatkan. Buktinya, bisa dikatakan di kelompok Tabur Puja Kredit macetnya nol (0) rupiah.

“Pembayaran kreditnya lancar, dan mudah-mudahan tidak timbul masalah. Karena sangat disayangkan jika ada permalasahan, usaha masyarakat di sana cukup bagus berkembang,” ucap Meno.

Untuk itu, meski ada pembatasan anggota yang mulai diberlakukan pada awal Oktober 2018, tidak bermaksud menolak masyarakat kurang mampu untuk mendapat pinjaman modal usaha. Tapi kita bisa melakukan pembentukan kelompok.

Maka dari itu, pembatasan tersebut dilakukan supaya manajemen pengelolaan di Posdaya berjalan tertata, tanpa melakukan hal-hal yang memungkinkan terjadi kesalahan.

Okta menjelaskan, pembatasan anggota yang dimaksud guna menjalankan sistem yang sesuai dengan ketentuan Yayasan Damandiri. Seperti Posdaya yang memiliki anggota lebih dari 100 orang dengan outstanding melebihi Rp 200 juta, tidak boleh menambah anggota baru.

Contohnya, ada salah satu Posdaya di Bungus Padang, yang memiliki 135 orang anggota. Di sana outstanding lebih dari Rp 200 juta, jadi tidak bisa menambah anggota baru.

“Hal semacam ini dulunya tidak diterapkan sehingga Yayasan Damandiri melihat melenceng dari ketentuan. Maka, mulai Oktober semua yang tidak sesuai itu, kita ikuti berdasarkan ketentuan yang ada,” katanya.

Ia menyebutkan, terkait soal jumlah anggota yang tidak bisa ditambah itu, ada ketentuan lain yang membuat masyarakat baru mengajukan pinjaman modal usaha tetap dan diterima. Seperti, jika ada salah satu anggota yang keluar dari jumlah anggota tersebut, maka dapat disisipi oleh anggota baru.

Menurutnya, ideal anggota yang terdapat dalam Posdaya yang mendapatkan pinjaman modal usaha mulai 40 hingga 100 orang. Dengan demikian, jika outstanding Rp200 juta, maka Posdaya tersebut dinilai bagus.

Selain itu, dulu dari sisi perputaran pencairan dana pinjaman modal usaha, ada administrasi sebesar 0,75 persen setiap pencarian yang masuk ke kas Posdaya. Kini hal itu telah dihilangkan karena tidak dibenarkan.

“Dulu itu dari uang Rp1 juta pencairan, maka dikenakan biaya sebesar 0,75 persen, dan masuk seluruhnya ke kas Posdaya. Ternyata cara itu salah. Setelah adanya pengurusan baru di KSU Derami dan saya juga merupakan Manajer Tabur Puja yang baru, maka menyatakan tidak ada lagi administrasi untuk hal demikian,” sebutnya.

Begitu juga untuk bunga kredit, dulu pinjaman Rp1 juta hingga 2 juta, dikenakan bunga kredit 18 persen, dan di atas Rp2 juta dikenakan bunga kredit 20 persen. Ternyata itu tidak dibenarkan oleh PT. Saudara. Kini semuanya kembali ke bunga awal,” ucapnya.

Baca Juga
Lihat juga...