Antrean BBM di Lembata, Kebijakan Distribusi Dipertanyakan

Editor: Satmoko Budi Santoso

656

LARANTUKA – Adanya antrean kendaraan sejak pukul 18.00 WITA di Asosiasi Pengusaha Minyak Bersubsidi (APMS)  Lamahora kota Lewoleba kabupaten Lembata agar bisa mendapatkan BBM seharusnya tidak terjadi.

“Stok kapal yang mengangkut BBM ke Lewoleba Kabupaten Lembata berkapasitas murni. Bagian bawah kapal 15 ton dimana solar 10 ton dan minyak tanah 5 ton. Sementara di bagian atas kapal memuat 20 ton bensin,” ungkap kepala kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Larantuka, Simon Baon, Senin (8/10/2018).

Muatan BBM di kapal pengangkut BBM Lembata Jaya ini berjalan terus sejak bupati Lembata menandatangani pernyataan bulan Februari 2018 di Kementerian Perhubungan RI dan suratnya dikirim tertanggal 3 April 2018.

Kepala Kantor UPP Larantuka Simon Baon – Foto Ebed de Rosary

“Jadi kalau BBM langka di Lembata maka harus dicek. Sebab bila yang disalahkan pihak UPP Larantuka itu salah. Kuota BBM itu yang menentukan pihak Pertamina bukan kami. Saya selalu katakan kepada bupati dan wakil bupati Lembata bahwa kalau ingin BBM di Lembata tidak kesulitan maka satu-satunya cara bangun SPBU bukan APMS (Asosiasi Pengusaha Minyak Bersubsidi) dimana BBM dibatasi sesuai kuota,” terangnya.

Sampai sekarang, kata Simon, Kabupaten Lembata tidak bisa memenuhi. Bupati juga berjanji akan menyiapkan kapal pengangkut BBM yang layak namun juga belum terpenuhi.

“Selain itu, BBM bersubsidi jangan dijual kepada pelaku industri. Jangan sampai para pengusaha membeli BBM bersubsidi sehingga masyarakat tidak mendapatkan BBM bersubsidi,” tuturnya.

Simon meminta agar kelangkaan BBM ditelusuri. Langka padahal kuotanya setiap hari dikirim sesuai dengan permintaan bupati Lembata.

“Jangan sampai BBM yang ada dibeli oleh para pengusaha untuk keperluan kendaraan yang mengerjakan proyek serta bisa juga ditimbun. Harus diselidiki ini, kenapa BBM di Lembata dikatakan langka,” ucapnya.

Jangan sampai ada permainan, tandas Simon, sehingga kebutuhan masyarakat tidak tersedia. Sebab sudah habis untuk keperluan pengusaha yang seharusnya membeli BBM industri bukan BBM subsidi.

“Kami pada prinsipnya mengawal pengiriman BBM. Kuotanya sesuai permintaan bupati Lembata. Kami tidak halang-halangi pengirimannya setiap hari. Kalau dibilang langka saya juga bingung kenapa dan ini harus diselidiki,” pintanya.

Ada tiga hal yang harus dilakukan bupati Lembata sebut Simon, yakni menyiapkan kapal pengangkut BBM yang layak, membuka SPBU dan pemisahan penjualan BBM subsidi serta BBM industri.

“Kami tidak batasi muatan kapal. Bupati Lembata sudah tanda tangan surat pernyataan dan akan bertanggungjawab bila terjadi sesuatu pada kapal pengangkut BBM tersebut, terkait muatannya,” terangnya.

Warga Lewoleba kabupaten Lembata, Yohanes Kian Nunang yang dihubungi mengaku, antrian BBM di SPBU masih terus terjadi sejak sore. Kendaraan sudah parkir di depan APMS dan antrian kendaraan kadang mencapai 2 kilometer.

“Pemandagan ini hampir setiap hari dijumpai dan pemerintah seolah masa bodoh. Tidak mengatasi permasalahan sulitnya masyarakat mendapatkan BBM baik preminum maupun solar,” sebutnya.

Menurut Kian Nunang, bila pemerintah bisa membangun SPBU dan dikelola sendiri lewat BUMD atau bisa mengundang pengusaha untuk membuka SPBU, maka kelangkaan BBM tidak terjadi. Masyarakat pun tidak kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.

Baca Juga
Lihat juga...