Bawaslu Jember Tanggapi Pernyataan Mendagri Soal Kampanye

Editor: Koko Triarko

151
Ketua Bawaslu Jember Thobroni Pusaka. -Foto: Kusbandono
JEMBER – Badan pengawas pemilu (Bawaslu). Kabupaten Jember, menilai pernyataan Menteri dalam Negeri, Tjahyo Kumolo, yang tidak mempersoalkan kegiatan kampanye di sekolah dan pondok pesantren hanya sebatas opini belaka. Bahkan, Mendagri disebut belum memahami Undang-Undang Pemilu nomor 7 Tahun 2017 secara utuh.
Seperti diketahui, pada Rabu (10/10), Tjahyo Kumolo mengaku tidak mempersoalkan bila sekolah dan pondok pesantren menjadi tempat kampanye. Sebab, sebagaian santri dan siswa sudah memiliki hak pilih, sehingga wajar jika kemudian di lembaga pendidikan tersebut dilakukan sosialisasi maupun kampanye pemilu.
“Menurut saya, pernyataan Tjahyo Kumolo itu hanya opini saja. Mungkin beliau belum paham undang-undang nomor 7 tahun 2017, tentang tempat yang dilarang untuk kegiatan kampanye,” ujar Ketua Bawaslu Jember, Thobroni Pusaka, kepada Cendana News, Kamis (11/10/2018).
Dalam undang-undang pemilu tersebut, kata Tabroni, sudah ditegaskan bahwa kegiatan kampanye tidak boleh dilakukan di fasilitas pemerintah, layanan kesehatan, tempat ibadah, dan lembaga pendidikan. Dengan demikian, maka sekolah dan pondok pesantren dilarang dijadikan tempat kampanye, karena bagian dari lembaga pendidikan.
Kendati demikian, lanjut Tabroni, pasangan calon atau peserta pemilu lainnya masih diperkenankan untuk mendatangi lembaga pendidikan tersebut, selama tidak melakukan kampanye atau membawa atribut.
“Kalau datang untuk silaturahmi tidak apa-apa. Asal tidak melakukan kampanye atau membawa atribut. Atau ada parpol melakukan sosialisasi pemilu di sekolah atau ponpes, itu tidak masalah. Tapi yang dilarang ketika kegiatan tersebut ada unsur kampanyenya,” ujarnya.
Thobroni mengakui, jika aturan tersebut rentan untuk terjadi pelanggaran. Untuk itu sebagai bentuk pencegahan, pihaknya sudah berkirim surat kepada tim pemenangan paslon maupun peserta pemilu, agar tidak melakukan kegiatan kampanye di tempat-tempat yang sudah dilarang oleh undang-undang.
“Kedua kita juga sudah mengerahkan pasukan (panitia pengawas pemilu) di bawah, misalkan ada pasangan calon atau tim kampanye yang akan mengunjungi daerah-daerah, kita instruksikan untuk melakukan pengawasan secara ketat,” tegasnya.
Jika kemudian dalam kegiatan tersebut ditemukan adanya unsur pelanggaran pemilu, Bawaslu akan menindak tegas. Bahkan, dalam pasal 280 UU Pemilu, sudah diatur sanksi pidana pemilu bagi yang melanggar ketentuan kampanye.
“Bila berkampanye di tempat yang dilarang, sanksinya pidana pemilu dua tahun penjara serta denda 24 juta rupiah,” tegasnya.
Lebih jauh, Thobroni mengaku khawatir dengan statemen Mendagri yang memperbolehkan kegiatan kampanye di sekolah dan pondok pesantren. Hal tersebut bisa menimbulkan kebingungan dan multitafsir, baik oleh peserta pemilu maupun masyarakat itu sendiri.
“Tentu ini menimbulkan kekhawatiran kita sebagai penyelenggara pemilu,” tukasnya.
Untuk itu, Bawaslu akan menggencarkan kembali sosialisasi aturan pemilu kepada masyarakat. “Kita akan lebih masifkan pada gerakan sosialisasi tentang regulasi larangan-larangan dalam pemilu kepada masyarakat. Kita juga membutuhkan peran dari teman-teman media sebagai pengawas partisipatif,” pungkasnya.
Baca Juga
Lihat juga...