BNPB: Mitigasi Bencana di Indonesia Belum Baik

Editor: Koko Triarko

239
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho. –Foto: ranny Supuseppa
JAKARTA – Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, mengatakan, mitigasi bencana di Indonesia saat ini belum dilakukan dengan baik. Kontribusi dunia usaha pun dinilai masih minim dalam memberikan edukasi.
“Kita berbicara tentang kultur. Kalau dibandingkan dengan Jepang, mereka sudah mempersiapkan warganya terkait tsunami itu sudah dari 2.000 tahun yang lalu. Pemerintah Jepang sudah membangun tanggul-tanggul di sepanjang pantai untuk mengantisipasi tsunami. Daerah rawan tsunami itu tidak boleh dijadikan daerah pemukiman. Kalau di Indonesia, baru tahu tsunami tahun 2004. Membangun ketangguhan masyarakat ini adalah proses lintas generasi dan dilakukan secara terus-menerus,” kata Sutopo, di Aula BNPB Jakarta, Sabtu (6/10/2018).
Masyarakat Indonesia dinilai Sutopo gampang lupa akan kejadian bencana yang pernah menimpanya. Sehingga menyebabkan saat terjadi bencana kembali, pemerintah harus mengulang apa yang sudah dilakukan sebelumnya.
“Urusan bencana ini urusan bersama. Tanggung jawab pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Sejauh ini, apa dunia usaha sudah membantu? Atau masyarakat sudah mengedukasi lingkungannya sendiri?,” tanya Sutopo, pada awak media.
Dunia usaha, menurut Sutopo, belum melakukan edukasi bencana pada karyawannya maupun lingkungan masyarakat di sekitarnya. Begitu pula dalam lingkup keluarga, di mana edukasi bencana merupakan tanggung jawab orang tua kepada anaknya.
“Pelaku usaha seharusnya melakukan edukasi bencana pada karyawannya. Misalnya, melakukan kegiatan simulasi bencana secara reguler atau memberikan edukasi pada karyawannya tentang bencana yang bisa terjadi di lokasi kerja dan bagaimana mengatasinya. Perusahaan media sendiri, apa sudah memberikan edukasi dan latihan menghadapi bencana?,” kata Sutopo.
Meniru apa yang dilakukan masyarakat Jepang, Sutopo berharap masyarakat bisa secara mandiri menyediakan peralatan atau logistik yang bisa membantu mereka saat bencana terjadi.
“Di Jepang itu, di setiap kolong tempat tidurnya disediakan sandal yang bisa mereka gunakan untuk berlari saat terjadi bencana. Di setiap pintu rumah disediakan tas yang berisi makanan, pakaian ganti, obat-obatan, senter, air minum cadangan yang bisa membantu mereka bertahan. Masyarakat juga sudah tahu ke mana mereka harus berlindung, karena tanda-tanda atau petunjuk arah memang tersedia di setiap tempat. Pemerintahnya sendiri baru mengirimkan bantuan pada hari ketiga bencana. Jadi, memang secara kultur mereka sudah siap dan mereka hidup dengan mengkaitkan diri dengan kondisi lingkungan mereka yang rawan bencana,” kata Sutopo, lebih lanjut.
Untuk pembangunan selanjutnya, Sutopo mengharapkan pemerintah daerah bisa menjadikan hasil penelitian kondisi tanah sebagai patokan pembangunan tata ruang di daerahnya masing-masing. Hal ini, akan membantu mengurangi risiko korban jiwa saat terjadi bencana.
“Untuk daerah-daerah yang memang terbukti rawan bencana, jangan dijadikan pemukiman lagi. Alokasinya kan bisa untuk ruang terbuka hijau atau peruntukan lainnya. Tapi jangan dijadikan pemukiman,” pungkasnya.
Baca Juga
Lihat juga...