BNPB: Mitigasi Bencana Tsunami di Masyarakat Masih Rendah

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

179
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho. Foto: M. Hajoran Pulungan

JAKARTA — Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) mencatat jumlah penduduk terpapar bencana gempa dan tsunami, sebanyak 148,4 juta jiwa dan 3,8 juta jiwa penduduk terpapar oleh bahaya tsunami di Indonesia.

Ketersediaan waktu menyelamatkan diri bagi masyarakat yang tinggal di daerah rawan untuk menyelamatkan diri dari datangnya tsunami kurang dari 1 jam (30-40 menit) karena di Indonesia bersifat lokal.

“Artinya sumber gempa pemicu berada di sekitar wilayah Indonesia, sehingga itulah mengapa pentingnya mitigasi bencana tsunami,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho saat jumpa pers di Gedung BNPB, Jakarta, Rabu (3/10/2018).

Menurut Sutopo, sistem peringatan dini tsunami sudah berjalan dengan baik. Peringatan diri dari BMKG ke institusi lain, media massa dan masyarakat berjalan dengan cukup baik, 2-5 menit setelah kejadian gempa langsung dapat memberikan peringatan dini.

“Tapi respon masyarakat saat menerima informasi peringatan dini, infrastruktur dan sarpras, sosialisasi serta latihan antisipasi menghadapi tsunami masih sangat minim. Hal ini ditambah anggaran sangat terbatas, serta peran dunia usaha sangat minim,” ujarnya.

Masyarakat saat menerima informasi peringatan dini tsunami, sebutnya, perlu memadukan Iptek dan Kearifan Lokal. Karena tidak cukup hanya mengandalkan kearifan lokal atau iptek saja.

Faktanya, seringkali di masyarakat lebih percaya dengan kearifan lokal, namun kondisi saat ini sudah tidak memungkinkan karena banyak binatang yang tidak ada di daerah tersebut atau ancaman bencana makin meningkat.

“Dengan iptek saja juga tidak mungkin karena masyarakat belum percaya sepenuhnya peringatan yang diberi alarm alat tersebut. Banyak sistem peringatan dini yang rusak. Untuk itu perlu dipadukan antara iptek dengan kearifan lokal dalam penanggulangan bencana,” ungkapnya.

Secara umum, sebut Sutopo, sebagian masyarakat Indonesia dan Pemda masih belum siap menghadapi bencana besar. Hal ini berdasarkan tiga penelitian/kajian mengenai tingkat kesiapsiagaan masyarakat, ternyata hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan kebencanaan meningkat. Tetapi ini belum menjadi sikap, perilaku dan budaya yang mengkaitkan kehidupannya dengan mitigasi bencana. Budaya sadar bencana masih cukup rendah.

“Mitigasi bencana belum menjadi prioritas dalam pembangunan,” terangnya

Anggaran untuk penanggulangan, khususnya untuk mitigasi bencana dan pengurangan risiko masih sangat terbatas. Idealnya minimal satu persen dari APBN/APBD untuk mitigasi bencana dan pengurangan risiko bencana. Bukan hanya itu saja, peralatan peringatan dini masih terbatas.

“Untuk itu harus lebih ditekankan bahwa mitigasi dan pengurangan risiko bencana harus menjadi investasi dalam pembangunan,” jelasnya.

Baca Juga
Lihat juga...