BPJS Kesehatan NTB: Defisit Anggaran Disebabkan Tunggakan Iuran

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

144
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Muhammad Ali. Foto: Turmuzi

MATARAM — Masih banyaknya tunggakan pembayaran iuran dari peserta BPJS Kesehatan, khususnya peserta mandiri, menjadi salah satu penyebab terjadinya defisit anggaran di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Barat.

“Tunggakan pembayaran iuran dari peserta mandiri termasuk jadi salah satu penyebab cukup besar terjadinya defisit anggaran BPJS Kesehatan,” kata Kepala BPJS Kesehatan NTB, Muhammad Ali di Mataram, Jum’at (12/10/2018).

Data Kantor Cabang BPJS Mataram, di 2017 ada 46.968 ribu peserta mandiri yang belum melunasi iuran. Ini sangat berpengaruh, karena setiap bulan harus membayar kepada pihak rumah sakit mitra kerja sama.

Jumlah tersebut kalau dikalkulasikan secara keseluruhan, total tunggakan iuran BPJS kesehatan peserta mandiri yang belum terbayar mencapai 19 miliar rupiah yang tersebar di seluruh Kabupaten Kota NTB.

“Sementara untuk tahun ini, kami belum melihat data tunggakan iuran dari peserta mandiri berapa,” katanya.

Sementara pembayaran iuran peserta yang ditanggung oleh pemerintah daerah maupun perusahaan kepada karyawan tidak ada masalah dan tetap lancar.

Sementara itu terkait langkah atau upaya yang dilakukan terhadap tunggakan dari peserta mandiri, pihak BPJS Kesehatan Cabang Mataram yang membawahi tiga daerah yaitu Kota Mataram, Lombok Barat dan Lombok Utara melakukam upaya coletting dengan mendatangi peserta bahkan disampaikan bahwa status non aktif baru bisa aktif setelah membayar tagihan.

“BPJS Kesehatan juga tetap akan memberlakukan denda terhadap peserta yang menunggak dan baru akan diberikan setelah kepesertaannya aktif dan 45 hari masuk rumah sakit mendapatkan perawatan rawat inap,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Penagihan dan Keuangan BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Sri Wahyuni mengatakan, terjadinya tunggakan iuran pembayaran dari peserta mandiri disebabkan berbagai hal, termasuk alasan keengganan peserta melunasi tunggakan.

Upaya penagihan terus dilakukan kepada semua peserta mandiri yang masih menunggak. Kalau sampai tidak dilunasi sampai tanggal jatuh tempo, maka kartunya tidak bisa digunakan.

Sri pun berharap kesadaran masyarakat akan pentingnya BPJS Kesehatan, selain sebagai jaminan kesehatan peserta, iuran yang dibayarkan juga berkontribusi masyarakat miskin lain yang tidak mampu bisa berobat di rumah sakit.

Baca Juga
Lihat juga...