Dipimpin Majdi, NTB Gagal Capai Target Penurunan Kemiskinan

Editor: Mahadeva WS

139

MATARAM – Selama kepemimpinan Zainul Majdi, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) gagal mencapai target penurunan kemiskinan. Dari target lima persen, hanya tercapai sebesar 2,5 persen.

Kepala Bappeda NTB, Ridwansyah/foto : Turmuzi

“Dari target penurunan kemiskinan yang seharusnya setiap tahun turun satu persen, NTB hanya mampu menurunkan angka kemiskinan sebesar 2,5 persen selama lima tahun terakhir,” kata Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) NTB, Ridwansyah, Jum’at (5/10/2018).

Bahkan di 2018, dari total angka kemiskinan sebesar 14,75 persen, pasca bencana gempa bumi yang mengguncang NTB, Bappenas mencatat, angka kemiskinan di NTB bertambah menjadi 15,88 persen. Tidak tercapainya target penurunan kemiskinan selama lima tahun terahir, disebutnya dipengaruhi banyak faktor. Selain bencana, yang perlu dibenahi adalan kondisi dasar, berupa masih lemahnya soal pendidikan, kesehatan dan prasarana dasar.

“Termasuk masih lemahnya pendapatan di masyarakat, karena nilai tambah ekonomi masih terbatas, yang merupakan hasil analisis Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (PNP2K,” tambah Ridwan.

Untuk lima tahun kedepan, jika ingin menurunkan angka kemiskinan, RPJMD yang disusun harus mengacu target yang ditetapkan pemerintah pusat melalui RPJMN. Selain itu, dalam melaksanakan program kerja, Organisasi Daerah (OPD) diminta fokus pada program kerja yang menjadi prioritas.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menurunkan angka kemiskinan di NTB “Harus fokus pada program prioritas, terutama terkait program penurunan kemiskinan, kalau selama lima tahun mendatang ingin bisa menurunkan angka kemiskinan sebesar lima persen,” tandasnya.

Pemerintah daerah harus menetapkan indikator yang ingin dicapai dalam lima tahun kedepan. Target dan indikatornya didetailkan, kemudian ada distribusi kegiatan untuk masing-masing OPD. “Ada indikator kerja di OPD secara detail, supaya memudahkan evaluasi, tiap OPD jelas programnya, target dicapai tiap tahun termasuk anggaran, biar tidak ngarang,” tambahnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB, Siti Rohmi Djalilah mengatakan, penanganan masalah kemiskinan di NTB tidak bisa diukur dan menjadi jaminan besaran anggaran yang akan tersedia. Yang dibutuhkan adalah, membangun sinergi untuk menanganinya.

Penanggulangan kemiskinan seyogyanya tidak sebatas pada program muluk, namun kegiatan yang fokus dan terimplementasikan secara nyata di masyarakat. “Harus ada inovasi, jangan hanya hangat saat dibahas saja, untuk mendukung agar program tepat sasaran, data harus benar dan valid, sumbernya adalah basis data terpadu yang harus terus divalidasi,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...