DPRD Balikpapan Bantah APBD Perubahan 2018 Ditolak

Editor: Satmoko Budi Santoso

BALIKPAPAN – DPRD Balikpapan membantah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018 ditolak oleh Gubernur Kalimantan Timur. Hal itu ditegaskan Ketua DPRD Balikpapan, Abdulloh, usai Rapat Paripurna Raperda Kepemudaan di Kantor DPRD Balikpapan, Selasa (16/10/2018).

Menurut Abdulloh, saat ini masih menunggu evaluasi dari Gubernur Kaltim yang selanjutnya akan ditetapkan. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan APBD murni 2019. “Kami lagi menunggu evaluasi gubernur setelah itu kita tetapkan. Kalau sudah ditetapkan baru APBD murni kita bahas kembali, tapi secara umum sudah tinggal poin-poin,” jelasnya.

Pasalnya, APBD Perubahan 2018 Kota Balikpapan ditetapkan bersama pada 1 Oktober 2018 lalu dalam rapat paripurna DPRD. Mengenai pandangan akhir fraksi-fraksi sekaligus berita acara persetujuan bersama DPRD dan Pemkot Balikpapan.

Namun pada penetapan bersama itu melebihi batas waktu yang ditolerir Peraturan Kementerian dalam Negeri 33 tahun 2017 mengenai pedoman penyusunan APBD dan APBD P bahwa pengesahan bersama APBD Perubahan dilakukan akhir 31 September 2018.

“Gubernur welcome, kok. Bukan terlambat, itu kan 29-30 September hari Sabtu Minggu, maka kita sudah sepakat di hari Jumat,” bebernya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle, menjelaskan idealnya penetapan APBD Perubahan dilakukan sekitar Juli-Agustus. Sehingga, jangka waktu realisasinya masih cukup panjang.

“Seharusnya Juli itu sudah ada kesepakatan bersama-sama. Supaya spare waktunya itu panjang,” tandasnya.

Ia mengakui, pembahasan APBD Perubahan tahun 2018 itu agak terlambat. Hal itu karena panjangnya pembahasan dalam merancang APBD Perubahan antara Pemkot dan DPRD.

“Seharusnya dari jauh-jauh hari penetapan dilakukan. Kalau misalnya APBD Perubahan disahkan September ini, eksekusi di lapangan hanya sekitar satu bulan. Paling lambat sebelum 15 Desember sudah pelaporan semuanya,” imbuh Sabaruddin.

Untuk diketahui, APBD Perubahan 2018 disepakati mengalami defisit sebesar Rp179 miliar. Sedangkan pendapatan daerah yang semula Rp2,16 triliun mengalami peningkatan menjadi Rp2,18 triliun.

Lihat juga...