DPRD Minta Bantul Miliki Rumah Sakit Tipe C

268

BANTUL  – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, meminta pemerintah setempat membangun atau menyiapkan rumah sakit tipe C dan tipe D guna mengoptimalkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Anggota Komisi D DPRD Bantul, Sigit Nursyam di Bantul, Jumat, mengatakan, permintaan adanya RS tipe C maupun D ini sebagai tuntutan pelayanan kesehatan masyarakat dalam Jaminan Kesehatan Nasional yang saat ini mengharuskan rujukan berjenjang.

“Dengan adanya sistem rujukan berjenjang dalam pelayanan kesehatan ini, maka Pemkab harus segera memiliki rumah sakit tipe D dan menyiapkan rumah sakit tipe C tahun depan,” katanya.

Menurut dia, Pemkab Bantul sebenarnya sudah menganggarkan untuk pembangunan rumah sakit tipe D di wilayah Kecamatan Bambanglipuro, hasil pemantauannya calon rumah sakit tipe tersebut sudah siap untuk beroperasi, namun masih terkendali legalitas.

Menurut dia, sistem rujukan berjenjang pada dasarnya memang untuk pemerataan mutu layanan kesehatan, namun dengan melihat kondisi saat ini, belum memungkinkan untuk diterapkan secara penuh sistem rujukan berjenjang secara daring (dalam jaringan).

Ia mengatakan, sebab belum ada batasan layanan rumah sakit tipe C dan tipe D, akibatnya dapat menggerus rumah sakit tipe A dan tipe B. Dampak itu sudah dirasakan RSUD Bantul yang mengalami penurunan pasien secara drastis sejak pertengahan bulan lalu.

Wakil rakyat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memahami permasalahan yang dihadapi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan selaku lembaga pengelola JKN tersebut yang berkaitan dengan defisit anggaran yang terjadi setiap tahun.

“Problem BPJS Kesehatan yang ingin hemat sebenarnya bisa diantisipasi dengan evaluasi besaran klaim. Harusnya klaim berdasarkan diagnosa saja, bukan berdasarkan tipe rumah sakit,” katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan Bantul, Agus Tri Widiyantara, mengatakan, operasional rumah sakit tipe D di Bambanglipuro bangunannya sudah jadi, bahkan sarana dan prasarananya juga sudah tersedia.

“Rencananya tahun ini, tapi kemungkinan mundur sampai awal tahun depan, karena izin dari Gubernur DIY belum keluar,” katanya.

Menurut dia, RS tipe D yang menempati bekas Puskesmas Bambanglipuro itu sebagian menempati lahan milik Pemkab dan sebagian lainnya menempati lahan kas desa sehingga pemanfaatannya harus mendapat izin dari Gubernur DIY Sri Sultan HB X. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...