Dua Desa di Jember Diperiksa Satgas Dana Desa

Editor: Koko Triarko

Koordinator Tim Satgas DD Kemendes, Mashudi. -Foto: Kusbandono.
JEMBER – Dua desa di Kabupaten Jember, yakni Desa Rambigundam Kecamatan Rambipuji dan Mayangan di Kecamatan Gumukmas, didatangi Tim Satgas Dana Desa dari Kementerian Desa dan PDDT, Rabu (17/10/2018). Kedatangan tim satgas tersebut untuk mengklarifikasi sejumlah pengaduan masyarakat, terkait pengelolaan dana desa.
“Kedatangan kami di Rambigundam yang pertama kali di Jember. Total kalau seluruh Indonesia mencapai 12 ribuan aduan. Untuk di Kabupaten Jember ini pertama kalinya kita ke sini, dan ada dua desa yang diadukan, yakni Rambigundam dan Mayangan,” terang Koordinator Tim Satgas DD, Mashudi, kepada wartawan, Rabu (17/10/2018).
Pihaknya melakukan klarifikasi langsung ke pemerintah desa setempat, setelah informasi pengaduan dari masyarakat tersebut jelas. “Jadi, identitas pengadu jelas, disertai dengan kronologi dugaan penyimpangan, maka akan kami tindaklanjuti,” terangnya.
Tim yang diterjunkan pada hari ini, lanjut Mashudi, terdiri dari empat orang dengan berbagai latar belakang pendidikan dan keahlian. Pihaknya akan menyoroti tiga hal terkait penggunaan ADD yang berasal dari APBN tersebut. “Yang kita periksa legalitas formal administrasi dan tim kerja,” ujarnya.
Selanjutnya, pihaknya akan memeriksa penggunaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksana program hingga realisasinya. “Kita melihat bagaimana perencanaan DD tahun 2017 dan 2018, yang dibuat oleh pemerintah desa, apakah sudah sesuai atau tidak. Bagaimana administrasinya? Siapa pelaksananya? Bagaimana hubungan kades dengan BPD maupun perangkat di bawahnya,” imbuhnya.
Sebab, dana desa ini pada prinsipnya ialah digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat, baik untuk program pembangunan infrastruktur maupun untuk pemberdayaan. Jika ternyata realisasi program tidak sesuai dengan perencanaaan, pasti ada konsekwensi hukum yang harus ditanggung pemerintah desa setempat.
“Misal pembangunan jalan, kita lihat apakah sesuai dengan perencanaan. Missal, panjangnya harusnya 1.000 meter, kok realisasinya hanya 700 meter, ada pengurangan volume. Atau programnya ada dan sudah dipertanggungjawabkan, tapi ternyata fisik, berarti ini kan penyimpangan,” ujarnya.
Oleh sebab itu, jika kemudian hasil dari pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian, Mashudi meminta Inspektorat Pemkab Jember untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Namun jika ternyata ada indikasi penyelewengan (korupsi), maka kasus tersebut akan dilimpahkan kepada aparat kepolisian.
“Kalau tidak sesuai, dihitung berapa kerugian Negara yang harus dikembalikan. Kalau fiktif atau ada penyelewengan kita teruskan ke penegak hukum,” pungkasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Kades Rambigundam Mangsur menduga, ada faktor kepentingan politik terkait kedatangan Tim Satgas DD tersebut ke kantor desanya. Menurutnya, ada pihak-pihak tertentu yang ingin menjatuhkan dirinya untuk kepentingan Pilkades tahun depan.
“Saya yakin, ini ada kepentingan politik, saya tahu siapa orangnya (dalang), sehingga Tim Satgas DD ini datang kemari. Ada perangkat desa yang mau mencalonkan diri tahun depan, jadi itu penyebabnya,” ujar Mangsur.
Mangsur mengaku siap diperiksa dan sanggup untuk membuktikan, bahwa pengelolaan dana desa sudah dilakukan sesuai aturan yang benar. “Saya berani diperiksa, saya berani menghadapi, kok. Karena semua sudah sesuai. Insyaallah antara penggunaan anggaran dengan fisik di lapangan sesuai. SPJ dan dokumen ada semua,” jelasnya.
Lihat juga...