Empat Sungai Tanah Datar Dijarah Penambang Ilegal

Editor: Satmoko Budi Santoso

137

PADANG – Penambang galian C ilegal yang ada di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, melakukan tindakan penjarahan terhadap salah satu sungai yang ada di daerah tersebut. Kondisi ini telah berdampak kepada empat hektare sungai.

Tim Penegak Perda penertiban tambang ilegal di Sumatera Barat, yang dikomandoi oleh Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat, Zul Aliman mengatakan, timnya telah mendapatkan laporan adanya kegiatan penambang ilegal.

“Saya tidak bisa menyebutkan daerah kecilnya sungai yang dijarah itu, karena tim kita akan turun menertibkan penambang ilegal tersebut. Tindakan yang demikian sudah keterlaluan,” katanya, Rabu (3/10/2018).

Ia menjelaskan, akibat adanya penambang ilegal itu, telah membuat 4 hektare sungai rusak dan mengancam kondisi arus sungai, yang bisa berdampak kepada lingkungan, seperti banjir bandang dan pengotoran kualitas air sungai.

Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat, Zul Aliman/Foto: M. Noli Hendra

Menurutnya, dari informasi yang diperoleh dari laporan yang masuk ke tim penegak Perda, kegiatan tambang ilegal tersebut sudah lama berlangsung. Para penambang ilegal itu menjarah sungai dengan cara mengeruk, mengambil pasir dan bebatuan tanpa memikirkan telah membuat sungai meluas dan merusak, dengan luas mencapai 4 hektare.

“Tim kita akan turun ke Tanah Datar, soal waktu kita rahasiakan. Karena, kita ingin disaat tim turun ke lokasi tambang ilegal itu, bisa menangkap pelaku, dan diberi peringatan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Zul menyebutkan, persoalan tambang galian C ilegal bisa dikatakan merupakan kasus yang cukup banyak ditangani oleh tim penegak Perda di Sumatera Barat. Bahkan, hampir di seluruh daerah di Sumatera Barat, ditemukan adanya penambang ilegal untuk galian C.

Daerah yang banyak masuk ke pembukuan penambang ilegal yang ada di tim penegak Perda, seperti daerah Kabupaten Padang Pariaman, Solok, Pasaman Barat, Sijunjung, Solok Selatan, Pesisir Selatan, dan Kabupaten Limapuluh Kota.

“Sebenarnya seluruh daerah di Sumatera Barat ada penambang ilegal galian C. Tapi tidak seluas dampak jika dibandingkan di daerah lainnya yang disebutkan itu,” ucapnya.

Menurutnya, sejauh ini tindakan yang diambil oleh tim penegak Perda, langkah awal memberikan peringatan dan menyita sejumlah peralatan yang digunakan untuk melakukan penambangan. Peralatan yang disita itu, akan dikembalikan setelah penambang menyelesaikan pengurusan surat izin melakukan penambangan.

“Jadi untuk melakukan aktivitas penambangan itu, perlu ada izin. Karena sekarang kewenangan kebijakan tambang itu ada pada provinsi. Kalau tidak mau urus izin, maka kita tindak,” ujarnya.

Zul menegaskan, alasan perlu adanya memiliki izin dalam melakukan aktivitas tambang, karena dikhawatirkan akan berdampak kepada lingkungan. Izin akan diberikan, apabila lokasi rencana penambangan itu, dinilai aman dan tidak akan berdampak kepada lingkungan.

“Kalau soal izin itu, wewenangnya di Dinas Penanaman Modal Provinsi. Jadi, setiap tambang yang berhasil kita amankan, diberikan arahan supaya melakukan izin terlebih dahulu,” sebutnya.

Ke depan, tim penegak Perda akan terus turun ke berbagai daerah, memantau dan mengamankan serta menindak penambangan ilegal. Tim yang turun terdiri dari Polri, TNI, Satpol PP, dan sejumlah pihak lainnya.

Baca Juga
Lihat juga...