FSGI: Pendidikan Siaga Bencana di Sekolah, Mendesak

Editor: Makmun Hidayat

166
Heru Purnomo, Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) - Foto: Dok. FSGI/M. Fahrizal

JAKARTA — Hari Guru Internasional yang jatuh tepat pada tanggal 5 Oktober dijadikan momentum oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) untuk melakukan pembenahan persoalan fundamental pendidikan di tanah air.

Heru Purnomo, Sekjen FSGI, melalui telepon selularnya menyampaikan kepada Cendana News bahwa ada tiga catatan penting dari FSGI untuk merespon persoalan pendidikan di Indonesia, yang benar-benar mendesak untuk dituntaskan. Yang pertama yakni persoalan fundamental pendidikan yang mesti dibenahi adalah masalah kualitas (kompetensi) dan kesejahteraan guru. Pemberdayaan guru, pemberian pelatihan bagi guru sebelum dan sesudah mengajar adalah hal pokok.

Dikatakan, bahwa yang dirasakan oleh para guru adalah minimnya pelatihan yang diberikan pemerintah. Adapaun pelatihan yang terlaksana acapkali seremonial belaka. Tanpa ada evaluasi secara periodic dan pendampingan berkelanjutan. Begitu juga pelatihan yang ada belum, menjawab karakteristik masalah di tiap guru mata pelajaran. Para guru butuh pelatihan yang berbasis masalah, berkualitas, bermakna, dan berkelanjutan.

Kedua, persoalan pendidikan tanah air yang juga mendasar saat ini adalah mendesaknya untuk dibuat pendidikan siaga bencana (PSB) yang merupakan salah satu strategi yang dibuat melalui pendidikan untuk mengantisipasi korban bencana alam yang terus terjadi di tanah air kita.

Heru mengatakan, sebagai wilayah yang secara geografis rentan dilanda bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, gempa, longsor, dan banjir, sudah seharusnya sekolah-sekolah kita, para guru dan siswa dibekali pendidikan kesiagaan bencana.

Memang Kemdikbud sudah memiliki Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (PSAB), namun program nasional ini ternyata belum dirasakan dampaknya bagi sekolah, guru, pegawai sekolah, siswa, dan orang tua. Terbukti program yang formalitas ini hanya diimplementasikan di daerah tertentu saja. Padahal secara Nasional wilayah Indonesia adalah rentan bencana.

Dan yang ketiga, di tahun politik menjelang pemilu 2019 ini, FSGI selalu mengimbau kepada politisi dan stakeholders pendidikan tentunya untuk tidak mempolitisasi ruang-ruang sekolah, lembaga pendidikan baik yang umum maupun berbasis agama.

Lembaga pendidikan harusnya bersih dari politik elektoral, pemihakan dan kampanye untuk calon-calon tertentu. Jika tidak demikian, ruang pendidikan akan dikotori oleh politik partisan yang nantinya akan memecah belah bangsa.

“Lembaga pendidikan itu berfungsi menjadi tempat penyemaian benih intelektualitas, membangun nilai-nilai karakter yang universal. Untuk itu FSGI meminta agar sekolah berani melaporkan ke Bawaslu / Panwaslu jika terjadi politisasi dan mobilisasi politik dalam Pemilu 2019 terhadap guru, siswa, atau pegawai sekolah,” ucapnya, Jumat (5/10/2018).

Baca Juga
Lihat juga...