Gubernur DKI: Raperda Pasar Jaya Jamin Eksistensi Pasar Tradisional

Editor: Koko Triarko

248
JAKARTA – Gubernur DKI, Anies Baswedan, mengatakan rancangan peraturan daerah (raperda) akan sangat bermanfaat bagi pedagang, agar memiliki landasan hukum untuk menjaga eksistensi pasar tradisional.
“Disahkannya raperda ini, eksekutif memiliki landasan hukum yang kuat dalam rangka dampak positif eksistensi dan kelangsungan pasar tradisional,” kata Anies, di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (10/10/2018).
Dia berharap, pasar tradisional dapat berkembang sejajar dengan pasar modern dengan tercipta keselarasan pasar.  Selain itu, keberadaan raperda juga akan menjamin kelancaran distribusi barang, terutama kebutuhan pokok masyakarat. Tak hanya itu, diharapkan dapat menghidupkan persaingan usaha yang sehat dan mencegah adanya pemusatan industri di kawasan tertentu.
Sementara itu, Dirut Pasar Jaya, Arief Nasrudin, berharap dengan adanya perda bisa lebih leluasa mengembangkan usaha. Di antaranya untuk membangun unit-unit usaha di rusun dan pasar milik Pasar Jaya.
“Dengan perda, kita semakin leluasa mengembangkan usaha. Ketentuan dengan bisnis UMKM, sudah ada perdanya, tinggal nanti eksekusinya,” sebut Arief.
Selain itu, dia menekankan 153 pasar yang dikelola di bawah institusinya akan dioptimalkan bagi pemberdayaan ekonomi kecil, dan memperkuat stabilitas pangan. Sehingga, bagi warga yang tergolong masyarakat bawah dan miskin (MBM) dapat menggunakan fasilitas yang disediakan dalam rangka memperkuat ekonomi kerakyatan di DKI Jakarta.
“Jadi, poin sebenarnya adalah melakukan optimalisasi lahan dan melakukan penguatan distribusi terhadap pangan yang saat ini dikelola oleh DKI, melalui program pemerintah, yaitu KJP Plus, yang disalurkan melalui Pasar Jaya kepada masyarakat,” jelas Arief.
Hal ini lantaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta menyetujui rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pengelolaan dan pengembangan usaha Perusahaan Umum Daerah Pasar Jaya, menjadi peraturan daerah. Pasar Jaya saat ini berubah dari perusahaan daerah menjadi perusahaan umum daerah (Perumda).
“Dewan telah menyetujui pengelolaan dan pengembangan usaha Pasar Jaya untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah,” kata Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi, saat rapat paripurna di gedung DPRD DKI.
Perda terdiri dari sembilan bab dan 24 pasal. Perda tersebut mengatur Pasar Jaya dalam menyusun rencana pengembangan pasar, berdasarkan kebutuhan pengembangan perusahaan yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2017-2022.
Baca Juga
Lihat juga...