Gubernur Sumbar Setuju Pemindahan Ibu Kota Provinsi

Editor: Koko Triarko

181
Gubernur Sumatra Barat, Irwan Prayitno/ Foto: M. Noli Hendra 
PADANG – Banyaknya kota di Indonesia yang berada di kawasan rawan bencana gempa dan tsunami, termasuk di Provinsi Sumatra Barat, memunculkan wacana pemindahan ibu kota provinsi ke daerah yang dinilai lebih aman.
Menanggapi hal itu, Gubernur Sumatra Barat, Irwan Prayitno, berpendapat, bahwa pemindahan suatu ibu kota provinsi perlu dilakukan kajian mendalam dan mesti dibicarakan. Karena dalam kebijakan ini, tentunya membutuhkan anggaran yang besar.
“Untuk memindahkan suatu ibu kota provinsi ini tidak mudah. Butuh kebijakan dan kajian yang mesti dibicarakan dengan maksimal. Soal anggarannya tidak sedikit. Kalau provinsi serta kabupaten dan kota tentu tidak punya anggaran,” ujarnya, Kamis (11/10/2018).
Irwan tidak menampik ide yang diberikan oleh ikatan ahli kebencanaan untuk memindahkan ibukota provinsi Sumatra Selatan itu cukup bagus. Namun, kendalanya dari segi anggaran. Tapi, kalau dari kementerian siap bantu dari APBN, ia sebagai kepala daerah mendukung hal tersebut.
“Segi ide saya setuju 100 persen. Tapi, kalau dari segi anggaran kita tidak punya,” katanya, lagi.
Menurutnya, ide yang diberikan untuk pemindahan ibukota provinsi ini akan berdampak kepada ekonomi masyarakat.
“Adanya daerah baru akan membuat perekonomian dan masyarakat baru juga. Itu dampak jika ada satu daerah baru yang akan dijadikan sebagai ibu kota provinsi. Sehingga akan ada sebuah peningkatan nantinya dari sektor apa pun,” jelasnya.
“Namun APBD tidak punya uang. Contohnya saja, Sumatra Barat pernah dilanda gempa pada 2009. Baru tujuh tahun kita bisa membangun kantor pusat pemerintahan, yakni kantor gubernur sejak gempa. Itu saja tidak bangunan baru, hanya perbaikan. Jadi, kita tidak punya uang dan kalau pakai APBN, saya tidak bisa jawab. Itu pemerintah pusat yang bisa jawab,” tukasnya.
Adanya ide perlu adanya pemindahan ibu kota bagi daerah yang merupakan rawan bencana, muncul dari Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IAKI).
IAKI melihat, sejumlah kota di Indonesia tidak layak dibangun menjadi kota besar, karena berada di lokasi rawan bencana.
IAKI mecontohkan, Padang dan Bengkulu yang juga rawan digoyang gempa, karena terletak di patahan Sumatra. IAKI menilai, Padang juga tidak layak menjadi ibu kota, sehingga disarankan perlu pemindahan ibu kota.
IAKI mengaku, pemindahan pusat pemerintahan bukan pekerjaan mudah, dan diperlukan perhitungan yang cermat sebelum hal itu dilakukan. Selain itu, relokasi pemukiman menjadi solusi untuk menghindari potensi bencana di daerah rawan bencana.
Baca Juga
Lihat juga...