Jaksa Agung Berharap Terpidana Mati Kasus Narkoba Segera Dieksekusi

Editor: Koko Triarko

137
Jaksa Agung, HM Prasetyo, memberikan keterangan pers di Gedung Kejaksaan Agung -Foto: M Hajoran
JAKARTA — Jaksa Agung, HM Prasetyo, menegaskan kembali, bahwa tidak ada tempat bagi para gembong narkoba di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya para terdakwa kasus narkoba dihukum maksimal, yakni hukuman mati.
“Kita katakan, tidak ada tempat bagi para bandar maupun pengedar narkoba di Indonesia. Kita selalu menuntut maksimal dengan hukuman mati, terakhir ada tujuh orang yang kita tuntut mati di Sumatra Utara dan Aceh dengan hukuman mati,” kata Jaksa Agung, HM Prasetyo, kepada wartawan di Gedung Kejaksaan Agung, usai melantik dan serah terima jabatan eselon II di lingkungan Kejakgung, Jakarta, Jumat (12/10/2018).
Menurut Prasetyo, salah satu cara untuk memberikan efek jera terhadap gembong narkoba adalah dengan memberikan hukuman maksimal, yakni hukuman mati. Dengan begitu, para pengedar dan bandar narkoba tersebutm berpikir kembali untuk mengedarkan narkoba di Indonesia.
“Sebenarnya hukuman mati bagi para bandar dan pengedar narkoba ini, merupakan salah satu cara untuk memberikan efek jera, agar mereka berpikir ulang untuk menjalankan bisnis haram yang merusak bangsa kita, terutama remaja dan anak-anak,” sebutnya.
Untuk itu, kata Prasetyo, Kejaksaan akan terus berusaha menghentikan peredaran narkoba di Indonesia, dengan memberikan hukuman mati. Dan, saat ini kasus narkoba memang masih tinggi, tapi dengan adanya hukuman mati menjadi salah satu cara untuk menghentikan mata rantai kasus narkoba.
“Kasus narkoba memang masih tinggi di Indonesia, tapi dengan adanya efek jera yang kita berikan dengan hukuman mati. Kita berharap, ke depan peredaran dan penggunaan narkoba di Indonesia akan menurun, sehingga bangsa kita terbebas dari bahaya narkoba,” ujarnya.
Prasetyo menyebutkan, tahun ini belum dapat melakukan eksekusi mati terhadap 10 terpidana mati gembong narkoba di Indonesia. Hal ini disebabkan semua terpidana mati mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) dan Grasi yang tak mengenal batas waktu pengajuan.
Menurut Prasetyo, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), bahwa terpidana mati diperbolehkan mengajukan PK dan Grasi tanpa batasan waktu. Itu sebabnya, kini tim esekutor Kejaksaan hanya dapat menunggu seluruh terpidana selesai mengajukan upaya hukum tersebut.
“Berdasarkan putusan MK tersebut, tentu kita akan lebih berhati-hati dalam menjalankan eksekusi mati terhadap 10 orang gembong narkoba. Kehati-hatian ini sebagai antisipasi, jika setelah dilakukan eksekusi mati, ada yang menggugat pihak Kejaksaan. Ini yang jadi masalah dan kendala kita melakukan eksekusi mati. Makanya, harus hati-hati. Nanti setelah kita eksekusi ada yang menggugat lagi,” jelasnya.
Prasetyo berharap, eksekusi mati terhadap para gembong narkoba bisa segera dilaksanakan. Dengan begitu, Jaksa bisa menyelesaikan tugasnya secara profesional.
“Tentu kita berharap, eksekusi mati segera dilakukan. Tapi kan kita juga harus menghormati hak para terpidana mati, untuk mengajukan upaya hukum. Jadi, kita tunggu saja nanti, lebih cepat lebih baik,” katanya.
Baca Juga
Lihat juga...