Kades Diminta Hati-hati dalam Pengelolaan Dana Desa

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

161
Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor. Foto: Ferry Cahyanti

BALIKPAPAN — Kepala bersama pendamping desa diminta untuk berhati-hati dalam mengelola dana desa dan tetap mengedepankan asas transparansi.

Menurut Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, yang terpenting kepala dan pendamping desa dapat terus berkoordinasi dan komunikasi dengan pihak kecamatan dan instansi terkait dalam pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan.

“Karena sekarang ini sedikit saja, walaupun tidak merasakan uangnya tapi karena kesalahan program atau kesalahan pelaksanaan dapat terkena proses hukum. Hati-hati dengan uang (dana desa),” ucapnya di Balikpapan, Kamis (11/10/2018).

Pihaknya mengingatkan agar menghindari kesalahan dalam perencanaan dan administrasi yang berefek hukum, dengan membuat perencanaan yang melibatkan pihak-pihak terkait.

“Selalu bekerja optimal dalam pemberdayaan dan pelibatan masyarakat, guna kesuksesan percepatan pencapaian pembangunan di desa,” tutur Isran Noor.

Gubernur juga menyampaikan apresiasi atas kinerja para kepala desa dan pendamping, sehingga terjadi kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di pedesaan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Provinsi Kaltim, HM Jauhar Effendi menjelaskan, pelaksanaan program dan pemberdayaan masyarakaat desa (P3MD) di daerah tersebut telah berjalan baik sejak 2015.

Untuk 2018, lokasi program ada pada 841 desa yang tersebar di 7 kabupaten, tepatnya di 81 kecamatan.

“Dana desa yang diberikan sepanjang 2015-2018 sudah mencapai Rp2,2 triliun. Digunakan untuk membiayai kegiatan bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan,” papar Jauhar.

Pembangunan infrastruktur lainnya yang menggunakan dana desa adalah jembatan 22 unit, Posyandu 3 unit dan Polindes 1 unit. Pembangunan jalan desa sepanjang 19.148 meter, drainase sepanjang 1.188 meter. Pembangunan irigasi 21 unit. Sarana olahraga 85 unit, pasar desa 11 unit, embung desa 65 unit. Penyediaan air bersih 24 unit, pembuatan sumur 13 unit, pembuatan MCK 10 unit serta pembangunan tambatan perahu 14 unit.

“Pembangunan infrastruktur desa sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat desa setempat,” sebutnya.

Adapun bidang pemberdayaan masyarakat desa, lanjut Jauhar telah dilakukan pelatihan masyarakat sebanyak 321 kegiatan, antara lain peningkatan kapasitas masyarakat dalam proses perencanaan, peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dan dukungan atas pengelolaan hutan adat, dan dukungan atas kegiatan ekonomi yang dikembangkan oleh badan usaha milik desa (bumdes) maupun kelompok usaha masyarakat desa.

“Untuk bantuan permodalan 2018 sebesar Rp35,2 miliar untuk 591 Bumdes yang sudah terbentuk,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...