Kemudahan Pengurusan Administrasi Kependudukan Korban Gempa Palu

Editor: Satmoko Budi Santoso

200

BALIKPAPAN – Seiring adanya arahan dari Direktorat Jenderal Kependudukan RI, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Balikpapan, memberikan kemudahan pengurusan administrasi kependudukan bagi korban gempa Palu, Sulawesi Tengah. Mengingat korban Palu hingga kini terus berdatangan baik melalui transportasi laut maupun udara.

Pengungsi sebagian besar hanya transit di Kota Balikpapan, sebagian ada juga yang masih bertahan di posko Base Ops Dhomber Lanud dan Asrama Haji Batakan Balikpapan.

“Pengungsi asal Sulawesi Tengah boleh menjadi penduduk dimana saja. Kami akan menghubungi Disdukcapil kota Palu untuk membantu proses administrasi,” ungkap Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Balikpapan, Hasbullah Helmi, Selasa (9/10/2018).

Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Balikpapan, Hasbullah Helmi – Foto Ferry Cahyanti

Helmi mengatakan, terkait pengungsi korban gempa tersebut pihaknya juga berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD untuk menerima rekomendasi bahwa yang bersangkutan benar-benar pengungsi.

“Dalam hal ini BPBD juga bergerak memberikan pertolongan kepada korban gempa yang tiba di kota Balikpapan. Jadi kami melakukan koordinasi juga dengan BPBD, siapa pun kami terima untuk menjadi penduduk kota ini selama ada data dari BPBD,” terangnya.

Namun demikian, hingga kini Helmi menyebutkan, belum mendapatkan data dan pihaknya masih menunggu karena BPBD yang berwenang mengurus pengungsi.

Selain itu, lanjut Helmi, Disdukcapil juga memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi kependudukan karena tidak memungkinkan bagi mereka, harus kembali ke Palu untuk mengurus surat pindah.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Balikpapan, Tirta Dewi, menuturkan, tujuan mereka ke Balikpapan karena ingin bertemu sanak keluarga sambil menunggu daerah asalnya pulih.

“Apabila ada yang ingin mencari pekerjaan tentu disesuaikan dengan kemampuan yang mereka miliki,” tandasnya.

Ia mengatakan, pemkot juga tak dapat melarang keinginan pengungsi yang ingin menetap dan bekerja di Balikpapan. “Tapi tetap ada syaratnya, skill yang dibutuhkan pasar kerja kan juga tidak sembarangan. Lulusan dan latar belakang pekerjaan sebelumnya juga jadi perhatian,” imbuh Tirta Dewi.

Hal itu dilakukan agar tidak menjadi masalah sepanjang semua persyaratan memenuhi. Tidak ada larangan bagi pengungsi yang ingin menjadi warga dan bekerja di kota Balikpapan.

“Diharapkan juga perusahaan atau pihak lain yang membuka lowongan pekerjaan, tetap melapor ke Disnaker agar tidak ada pembohongan publik. Kasihan mereka yang jadi pengungsi,” tutup Tirta Dewi.

Baca Juga
Lihat juga...