KPU Jember Batasi Pemasangan APK di Setiap Desa

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

206

JEMBER — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Jember membatasi pemasangan alat peraga kampanye oleh peserta Pemilu Tahun 2019. Bahkan, tidak semua caleg dapat memasang APK-nya di setiap desa seperti pemilu-pemilu sebelumnya.

Komisioner KPU Jember Divisi SDM dan Parmas, Achmad Hanafi menjelaskan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pihaknya memfasilitasi APK masing-masing peserta pemilu, baik partai politik, calon presiden-wakil presiden maupun calon dewan perwakilan daerah (DPD).

“Yang kita fasilitasi ialah 10 baliho dan 16 spanduk untuk masing-masing peserta pemilu, baik parpol, Capres-Cawapres, dan DPD,” terangnya kepada Cendana News, Rabu (3/10/2018) pukul 13.00 WIB.

KPU juga sudah menerbitkan Surat Keputusan KPU Jember nomor 130 tahun 2018 terkait petunjuk teknis penambahan APK oleh masing-masing peserta pemilu.

“Setiap peserta pemilu, dalam hal ini Parpol, Capres-Cawapres, dan DPD hanya diperkenankan menambah lima baliho di setiap desa, 10 spanduk di setiap desa dan dua bilboard atau videotron dalam satu kabupaten,” sebut Hanafi.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember, Devi Aulia Rohim. Foto: Kusbandono

Tambahan APK untuk partai politik tersebut sudah mencakup APK yang dipasang oleh masing-masing calon legislatif mulai tingkat kabupaten, provinsi hingga pusat. Dalam artian, caleg sudah tidak bisa lagi memasang APK lagi di luar ketentuan tersebut sebagaimana pemilu-pemilu sebelumnya.

“Misalnya seperti ini, dalam satu desa batasan tambahan maksimalnya lima baliho. Jika ada caleg DPRD Jember memasang tiga, maka yang tersisa bisa dari provinsi atau RI. Artinya tambahan itu bersifat kumulatif. Bukan Caleg Kabupaten lima baliho, Provinsi lima baliho, pusat lima baliho,” paparnya.

 

Hanafi mengimbau kepada seluruh peserta pemilu agar mentaati aturan terkait pemasangan APK. Jika kemudian terdapat APK yang dipasang oleh caleg di luar ketentuan tersebut, maka sudah menjadi ranah Bawaslu untuk melakukan penindakan.

“Untuk APK yang melanggar sudah ranahnya Bawaslu,” tegasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jember, Devi Aulia Rohim menyampaikan, SK KPU tersebut menjadi landasan pihaknya untuk melakukan penindakan terhadap yang melanggar.

“Kita berpedoman bahwa jumlah total APK yang dipasang sendiri oleh parpol ialah lima untuk baliho, 10 spanduk. Terkait siapa yang akan dipasang itu kebijakan internal partai untuk menentukan,” tegasnya.

Dalam waktu dekat ini pihaknya akan menginstruksikan kepada panitia pengawas kecamatan (Panwascam) untuk berkoordinasi dengan pengurus partai terkait titik-titik pemasangan APK.

“Di luar titik-titik yang ditentukan, akan kita tertibkan,” tegasnya.

Mengenai APK yang sudah terlanjur dipasang oleh masing-masing caleg, lanjut Devi, pihaknya akan memberikan waktu kepada seluruh parpol untuk melakukan penertiban sendiri.

“Jika sampai waktu yang ditentukan APK tersebut masih terpasang dan menyalahi aturan, kita akan tertibkan secara paksa,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...