KPU NTB Targetkan Tingkat Partisipasi Pemilih 80 Persen

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

156
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Akshar Ansori. Foto : Turmuzi

MATARAM — Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lalu Akshar Ansori mengatakan, pada Pemilihan Umum 2019, pihaknya menargetkan tingkat partisipasi masyarakat sebesar 80 persen.

“Kalau mengacu pada tingkat partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2018 yang melampaui target, kita optimis target 80 persen pada Pemilu 2019 dapat tercapai,” kata Akshar di Mataram, Kamis (11/10/2018).

Pada Pilkada 2018 sendiri, partisipasi masyarakat melampaui target, dari 70 persen yang telah ditetapkan, meningkat menjadi 75,12 persen dan secara nasional, NTB termasuk tertinggi.

Capaian tersebut sekaligus membuktikan, bahwa masyarakat sudah mulai sadar, bahwa pelaksanaan Pilkada tidak sekedar dilihat sebagai acara seremonial politik tahunan semata.

“Tapi sebagai momentum menentukan nasib NTB lima tahun mendatang, dengan ikut berpartisipasi memilih pemimpin masa depan,” katanya.

Menurut Akshar, meningkatkan partisipasi pemilih tidaklah mudah, tapi dengan berbagai program dan terobosan dilakukan, masyarakat tergerak untuk mau menggunakan hak pilihnya.

Dengan menggandeng berbagai komunitas, ormas tokoh agama adalah bagian dari strategi mendorong tingkat partisipasi pemilih. Transparansi dan akuntabilitas seluruh tahapan Pilkada cukup berkontribusi juga.

“Termasuk transparansi terkait anggaran selama gelaran Pilkada dibuka kepada publik, sehingga semua masyarakat tahu,” katanya .

Ketua Bawaslu NTB, Khuwailid mengatakan, kalau mengacu pada tingkat partisipasi masyarakat pada Pilkada 2018 yang tinggi, wajar KPU pada Pemilu 2019 menargetkan 80 persen.

Pelaksanaan Pilkada secara umum juga telah berjalan dengan baik, meski demikian ada beberapa catatan yang harapannya dapat sebagai rumusan bersama, melakukan evaluasi dan perbaikan terkait proses pemutakhiran data pemilih pada Pilkada 2018 dan itu tidak boleh terulang pada Pemilu 2019.

“Bawaslu masih menemukan masalah di lapangan, terkait profesionalitas petugas pemutakhiran data pemilih di lapangan,” katanya.

Ia mencontohkan dalam proses coklit misalkan, petugas yang di SK kan lain. yang melaksanakan juga lain. Contoh yang di SK bapak, tapi dilaksanakan anaknya, termasuk soal waktu coklit. Profesionalisme teman KPU di Provinsi dan Kabupaten juga harus sampai kecamatan dan desa.

Selain itu juga terkait akurasi data pemilih berdasarkan DPT yang ada, masih ada DPT ganda, ada yang NIK kosong, ada juga KK kosong, ini menjadi catatan, termasuk terkait basis pencatatan pemilih yaitu e-KTP, banyak penduduk kita tidak tertib dalam administrasi kependudukan, karena seringkali alamat tidak sesuai.

Baca Juga
Lihat juga...