KSU Derami Terus Dorong Masyarakat Mandiri

Editor: Koko Triarko

PADANG – Koperasi Serba Usaha (KSU) Dewantara Ranah Minang (Derami) Padang, Sumatra Barat,  terus bergerak untuk melahirkan masyarakat yang mandiri dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai.
Salah satu cara yang dilakukan KSU Derami adalah membina Pos Pemerdayaan Keluarga (Posdaya) yang menjadi pintu utama sosialisasi dengan masyarakat.
Sekretaris KSU Derami Padang, Latifah, mengatakan, dengan keberadaan Posdaya yang telah turut membantu masyarakat dalam berbagai hal, terutama dalam menjalankan empat pilarnya, yakni pilar pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan ekonomi, telah membawa dampak positif bagi masyarakat yang berada dalam radius Posdaya.
“Tentang Posdaya Mandiri, tentu akan kita wujudkan bagi Posdaya yang ada di Padang. Perlahan-lahan akan kita bina terus Posdaya yang dinilai memiliki manajemen yang bagus, terutama menjalankan empat pilar itu. Karena, bila sudah menjadi mandiri Posdayanya, KSU hanya bersifat mengawasi saja,” katanya, Selasa (23/10/2018).
Ia menjelaskan, melihat pada kepengurusan KSU Derami sebelumnya, sudah ada beberapa Posdaya yang dinyatakan mandiri. Hanya saat mengoperasikannya, masih belum terlihat mandiri. Karena dalam menjalankan Posdaya yang mandiri itu, ada beberapa kriteria, yakni telah memiliki nasabah sebanyak minimal 100 orang, dan tidak ada tunggakan kredit, serta tentunya Posdaya telah berjalan selama tiga tahun.
Manurutnya, saat ini di Padang, Posdaya yang ada dalam kriteria yang telah ditetapkan itu, cukup banyak ditemukan. Namun untuk data pasti, KSU Derami belum menyebutkannya, namun diperkirakaan ada sekira puluhan Posdaya yang dinilai layak untuk menjadi Posdaya mandiri.
Selain itu, dengan adanya Posdaya yang telah mandiri, merupakan bukti nyata, bahwa Posdaya yang selama ini berada di bawah KSU Derami telah menjalankan Posdaya dengan baik, yang tersebar di kelurahan-kelurahan.
“Dengan telah menjadi Posdaya mandiri, maka kelompok baru akan bermunculan dari cabang Posdaya mandiri itu. Sehingga target untuk membantu masyarakat prasejahtera secara merata bisa terwujud,” ucapnya.
Artinya, dengan telah mandirinya suatu Posdaya, persoalan pinjaman modal usaha melalui Tabur Puja itu, tidak lagi bisa membatasi anggota yang bisa dibantu oleh Posdaya. Karena, secara pengelolaan keuangan dilakukan oleh Posdaya. Namun, soal dana diberikan secara utuh kepada Posdaya, dan Posdaya yang akan mengelola dana yang telah diberikan itu.
“Selama ini, soal pencairan pinjaman modal itu diatur dengan sistem berapa orang yang bisa diterima pengajuan pinjaman modal usaha, sesuai dengan ketentuan dari Tabur Puja. Tapi kalau sudah mandiri, persoalan pinjam-meminjam disesuaikan dengan kondisi keuangan Posdaya,” sebutnya.
Latifah mengatakan, rencana untuk menjadikan sejumlah Posdaya menjadi mandiri itu, ke depan juga perlu dibahas lagi dengan Yayasan Damandiri, terkait soal peraturan yang perlu disosialisasikan kepada pengurus Posdaya, tentang cara menjalankan Posdaya yang telah mandiri.
Lihat juga...