Ilustrasi wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia - Foto: Dokumentasi CDN

Legislator Minta Pemerintah Beri Perhatian Daerah Kepulauan

JAKARTA — Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sukamta, menginginkan pemerintah memberikan perhatian lebih kepada daerah kepulauan, terlebih saat ini juga ada draf RUU Daerah Kepulauan terkait perluasan kewenangan pemda dan dana khusus Kepulauan.

“RUU Daerah Kepulauan ini menekankan perlunya memberikan perhatian yang lebih terhadap daerah-daerah kepulauan, karena pembangunan daerah kepulauan itu penting,” kata Sukamta dalam rilis, Selasa (9/10/2018).

Sukamta juga mengutarakan harapannya agar RUU tersebut dapat meningkatkan pembangunan serta mengurangi kesenjangan yang ada di daerah-daerah kepulauan, terutama pulau-pulau terluar.

Ia menegaskan bahwa pertahanan pulau-pulau terluar harus menjadi salah satu fokus pemerintah Indonesia, yang terkait dengan kedaulatan bangsa karena berbatasan dengan wilayah negara lain.

Sukamta memberi contoh persoalan Pulau Sebatik yang berbatasan dengan Malaysia dan lepasnya pulau Sipadan-Ligitan dari Indonesia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional beberapa tahun lalu.

Ia memandang bahwa perluasan kewenangan dan usulan Dana Khusus Kepulauan merupakan isu yang harus benar-benar diperjuangkan dalam RUU Daerah Kepulauan ini.

Terkait dengan pembangunan masyarakat pesisir, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah memperkuat data kependudukan terkait pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan menjalin kerja sama bersama Kementerian Dalam Negeri.

Sekjen KKP Nilanto Perbowo menyatakan, kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk mengimplementasikan Master Plan Teknologi Informasi (MPTI) sebagaimana telah ditetapkan sebagai PerMen KP No 31 tahun 2018.

Ia menuturkan bahwa MPTI menjadi dasar pengembangan e-KKP yang dibangun secara bertahap dan ditargetkan beroperasi secara penuh tahun 2022. Penandatanganan kerja sama telah dilakukan oleh Sekjen KKP dengan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di Gedung Mina Bahari IV, Kantor KKP, Senin (8/10).

“Entitas tunggal pelaku usaha kelautan dan perikanan menjadi salah satu kunci penting keberhasilan e-KKP. Saat ini KKP sedang melakukan pendataan pelaku usaha dan dilanjutkan dengan penerbitan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (Kusuka),” ucapnya.

Data kependudukan dinilai akan mempercepat proses sinkronisasi, verifikasi dan validasi data Kusuka. Data Kusuka selanjutnya dimanfaatkan dalam proses pelayanan perijinan, penetapan Bantuan Pemerintah, pendataan produksi dan layanan lainnya. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...