Legislator Nilai Pengawasan Kelaikan Angkutan Laut, Masih Rendah

190
Ilustrasi kapal tenggelam - Foto: Dok. CDN

JAKARTA — Pemerintah memang memiliki kewajiban untuk mengatur berbagai hal pengendalian terkait keamanan pelayaran, sehingga wajar bila ada wacana akan dikeluarkannya aturan larangan melaut untuk kapal dan kru kapal yang tidak bersertifikat.

Wakil Ketua Komisi V DPR, Sigit Sosiantomo, mengingatkan bahwa sesuai dengan UU No. 17/2008 tentang Pelayaran, pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan pengaturan, pengendalian dan pengawasan dalam penetuan standard, norma, pedoman, perencanaan dan prosedur persyaratan dan keamanan pelayaran.

Namun, lanjutnya, amanat pasal 5 UU No. 17/2008 tersebut belum sepenuhnya dijalankan oleh pemerintah. “Hal itu, antara lain karena pengawasan dalam kelaikan angkutan laut masih rendah, sehingga kerap terjadi kecelakaan kapal yang terjadi karena kelebihan muatan,” ujar Sigit dalam rilis, Kamis (11/10/2018).

Politisi PKS itu juga mendorong pemerintah memberikan sanksi tegas terhadap berbagai pihak yang lalai yang mengakibatkan kecelakaan kapal sebagaimana diamanatkan dalam UU.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Perhubungan akan segera mengeluarkan aturan larangan melaut untuk kapal dan kri kapal yang tidak memiliki sertifikat.

Saat ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut tengah giat melakukan kampanye dan sosialisasi terlebih dahulu, salah satunya dengan melakukan sertifikasi gratis.

Dirjen Perhubungan Laut Kemenhub, Agus H Purnomo, mengatakan, hal ini terkait banyaknya kasus-kasus kecelakaan pelayaran yang kerap terjadi adalah ditemui adanya ketidaksesuaian manifes penumpang kapal.

Dengan adanya sertifikasi tersebut, maka diharapkan kesalahan-kesalahan seperti itu tidak akan terjadi lagi sebab kapal dan krunya sudah memenuhi syarat kelaikan tersebut. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...