Minimalisir Kecurangan, Ombudsman Sumbar Pantau Penerimaan CPNS

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

181
Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Adel Wahidi. Foto: M. Noli Hendra

PADANG — Meminimalisir kecurangan, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat membuka posko pengaduan penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018.

Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, Adel Wahidi mengatakan pihaknya secara rutin mengawasi penerimaan CPNS dan begitu juga tahun ini.

“Ini tugas berat. Kami telah menunjuk tim khusus untuk pengawasan penerimaan CPNS ini, dan Ombudsman juga telah memetakan potensi maladministrasi ataupun permasalahan yang mungkin saja muncul,” katanya di Padang, Jumat (12/10/2018).

Ia menyebutkan, melihat pada tahapan pengumuman seleksi dan formasi, serta tahapan pendaftaran, kriteria persyaratan yang harus dipenuhi pelamar tidak diumumkan secara utuh.

“Berupa permasalahan nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK), dalam hal ini Ombudsman telah berkoordinasi dengan beberapa Disdukcapil untuk memastikan kesiapan mereka,” ujarnya.

Selain itu, kata Adel, permasalahan pada sistem www.sscn.bkn.go.id juga ditemukan adanya salah klik, salah pilih formasi, salah mengunggah (upload) dokumen persyaratan, dan perbedaan nama sebenarnya dengan nama yang tercantum di sistem.

Selanjutnya pada tahap verifikasi dan kelengkapan dokumen CPNS, berupa pelamar tidak diluluskan pada saat seleksi administrasi meskipun merasa telah memenuhi berkas sesuai persyaratan.

“Termasuk, jika masih ada yang masih menyelenggarakan seleksi wawancara, kita perlu tahu standar penilaian. Sering kali ini menjadi bias dan dapat menjatuhkan mereka yang tadinya nilai SKD dan SKBnya tinggi,” tegasnya.

Adel mengakui proses tersebut akan panjang dilalui, dan melelahkan. Untuk itu Ombudsman meminta masyarakat untuk melaporkan setiap bentuk kecurangan atau penyimpangan.

“Kita inginkan penerimaan CPNS ini berjalan secara baik dan benar, tanpa ada indikasi kecurangan yang bisa merugikan pihak-pihak tertentu” pintanya.

Ombudsman juga melihat, dengan ratusan ribu penerimaan CPNS di masing-masing kabupaten dan kota yang tahun ini mendapat jatah, serta juga ada untuk provinsi, akan banyak peminat dan pendaftar untuk memperebutkannya.

Bahkan Ombudsman juga sempat memantau adanya keluhan kesulitan akses website dari calon pendaftar. Tak tanggung-tanggung, calon pendaftar CPNS rela begadang untuk dapat mengimput data ke website tersebut.

Baca Juga
Lihat juga...