Ombudsman Perpanjang Sanksi Maladministrasi di Pemko Bekasi

Editor: Satmoko Budi Santoso

269
Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho - Foto Muhammad Amin

BEKASI – Lembaga Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, memperpanjang waktu realisasi Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) kasus penghentian layanan publik di 12 Kecamatan di Kota Bekasi. Ombudsman memberi tenggat waktu 14 hari ke depan.

Keputusan itu dilakukan karena walikota Bekasi terpilih Rahmat Effendi, melalui surat resminya, mengaku belum menerima LAHP yang dikeluarkan Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya

“Jadi kami sudah dua kali menerima surat dari Walikota Terpilih, yang menyatakan jika ia belum menerima LAHP sebagaimana rekomendasi Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya terkait penghentian layanan publik,” terang Ketua Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho saat dihubungi Cendana News, Selasa (2/10/2018).

Dia mengatakan dalam surat Walikota Bekasi terpilih Rahmat Effendi, mengakui jika tidak ada serah terima LAHP baik dari Pj Wali Kota Bekasi pertama, Ruddy Gandakusumah atau ke Pj Wali Kota Bekasi selanjutnya, Toto Mohammad Toha.

Menanggapi hal itu, Ombudsman Jakarta Raya, lanjut Teguh, terhitung sejak tanggal 27 September 2018 lalu, Ombudsman memberi tambahan waktu selama 14 hari kerja kepada Wali Kota Bekasi terpilih untuk melaksanakan sanksi administrasi sebagaimana tertuang dalam tindakan korektif LAHP Ombudsman.

“Ombudsman sudah koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait hal ini. Jadi kita lihat saja 14 hari ke depan. Kita semua berharap ada perbaikan dengan adanya tambahan waktu,” ungkapTeguh.

Dia berharap dengan penambahan waktu yang telah diberikan untuk menyikapi LAHP Ombudsman, Walikota Bekasi lebih memiliki waktu untuk mempelajari, menyiapkan rencana dan melakukan tindakan korektif.

“Sebetulnya ini situasi administrasi persuratan yang menyedihkan. Dulu surat KASN tidak sampai ke pj walikota. Sekarang walikota terpilih melalui suratnya mengaku tidak menerima limpahan dari Pj. Walikota sebelumnya,” ujarnya, merasa ironis dengan sistem administrasi di Pemkot Bekasi.

Untuk diketahui, sebelumnya Ombudsman Jakarta Raya, Teguh Nugroho menyatakan, terjadi Maladministrasi berbentuk penghentian pelayanan publik di 12 kecamatan dan 9 kelurahan di Kota Bekasi.

Hal itu terjadi pada 27 Juli 2018 dan dilakukan secara sistematis, serentak, dan diarahkan. Atas dasar itu, Ombudsman telah mengeluarkan LAHP untuk dilakukan perbaikan dan melaporkan hingga pertengahan September lalu. Tetapi sampai sekarang, belum ada laporan karena pergantian walikota dari Pj ke walikota terpilih.

Baca Juga
Lihat juga...