Ombudsman Segera Panggil Wali Kota Bekasi

Editor: Makmun Hidayat

235
Ketua Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho - Foto: M. Amin

BEKASI — Lembaga Pengawas Pelayanan Publik, Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jakarta Raya, segera melakukan pemanggilan terhadap Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi.

Hal itu terkait realisasi Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) kasus penghentian layanan publik pada 12 kecamatan di Kota Bekasi 27 Juli 2018 lalu.

“Kami akan melakukan panggilan terhadap Wali Kota Bekasi, terkait dengan rencana tindak lanjut Pemkot (Pemerintah Kota) atas tindakan korektif yang telah Ombudsman rekomendasi untuk dilaksanakan,” ungkap Kepala Ombudsman RI, Perwakilan Jakarta Raya dihubungi Cendananews, Jumat (12/10/2018).

Dikatakan, pemanggilan akan dilaksanakan Selasa (16/10) dan Ombudsman RI imbuhya, telah mengirimkan LAHP pada tanggal 27 september 2018 menanggapi surat walikota bekasi yg menyatakan belum menerima LAHP karena belum ada penyerahan LAHP dari pejabat wali kota sebelumnya.

Menurutnya, sampai saat ini belum juga menjalankan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman. Teguh berharap, wali kota terpilih tidak mengabaikan keputusan Ombudsman yang telah memberikan beberapa rekomendasi untuk dilaksanakan.

“Diharapkan agar wali kota segera melakukan tindak korektif terhadap 12 camat dan 3 pejabat struktural lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang terbukti melakukan pelanggaran maladministrasi,” tegasnya

Dikonfirmasi apakah Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, telah hadir untuk berkoordinasi ke gedung Ombudsman RI di Jakarta, sesuai ungkapan kepada awak media beberapa waktu lalu. Teguh, kontan menjawab belum pernah hadir.

“Sampai saat ini kami belum menerima rencana tindak lanjut atas tindakan korektif yg diajukan Wali Kota Bekasi sesuai rekomendasi dari Ombudsman,” jelas Teguh.

Untuk diketahui sebelumnya, Lembaga Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, memperpanjang waktu realisasi Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) kasus penghentian layanan publik di 12 kecamatan di Kota Bekasi. Ombudsman memberi tenggat waktu 14 hari ke depan.

Keputusan itu dilakukan karena Wali Kota Bekasi terpilih Rahmat Effendi, melalui surat resminya, mengaku belum menerima LAHP yang dikeluarkan Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya.

Baca Juga
Lihat juga...