Pascagempa-Tsunami, 70 Persen Napi di Sulteng Belum Lapor

Editor: Satmoko Budi Santoso

193

JAKARTA – Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pemasyarakatan) Kemenkumham, Sri Puguh Budi Utami, mengatakan, hingga 10 hari pascagempa dan tsunami yang mengguncang Sulawesi Tengah, sekitar 70 persen napi belum lapor.  

“Sebelum terjadinya gempa jumlah hunian di 6 UPT tersebut adalah sebanyak 1664 orang. Saat ini jumlah narapidana tahanan yang berada di dalam lapas rutan adalah 204 orang. Penghuni yang melaporkan diri sebanyak 364 orang, sedangkan yang belum diketahui sejumlah 1096 orang,” kata Sri Puguh Budi Utami di Kantor Dirjen Pemasyarakatan, Jakarta, Senin (8/10/2018).

Utami mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi mereka yang melaporkan diri.

“Tentu dengan adanya iktikad baik dari para narapidana yang melapor diri, kami apresiasi dan menganggap mereka tetap menjalankan pidana, meski tidak dalam rutan. Niat baik itu tentu kita hargai,” ungkapnya.

Utami menyebutkan, data terakhir menunjukkan per tanggal 8 Oktober terdapat 364 orang penghuni yang melaporkan diri di masing-masing lapas rutan. Sebelum terjadinya gempa jumlah hunian di 6 UPT tersebut adalah sebanyak 1664 orang.

Saat ini jumlah narapidana tahanan yang berada di dalam lapas rutan adalah 204 orang. Penghuni yang melaporkan diri sebanyak 364 orang, sedangkan yang belum diketahui sejumlah 1096 orang.

“Untuk itu hari ini kami kembali mengimbau kepada seluruh narapidana yang berada di luar untuk secara rutin melaporkan diri, sebagai wujud iktikad baik melanjutkan kembali masa pidananya, sampai dengan berfungsinya kembali secara utuh layanan lapas rutan,” ujarnya.

Utami menambahkan, mereka harus menjalankan sisa pidananya di dalam lapas rutan sesuai dengan aturan yang bedaku. Namun lanjut Utami, pihaknya menyadari sepenuhnya keterbatasan dan proses pemulihan serta rehabilitasi lapas rutan yang membutuhkan waktu dan biaya, khususnya yang berkenaan dengan penyelenggara layanan dasar, seperti, penyediaan makanan, dukungan fasilitas kesehatan, listrik, air dan juga tempat hunian.

“Penilaian sudah layaknya lapas rutan untuk dihuni adalah berdasarkan hasil evaluasi Tim Kemenkumham Palu dan Tim Satgas Penegakan Hukum dan Layanan Dasar Ditjenpas. Evaluasi dititikberatkan pada pemenuhan kebutuhan dasar penghuni. Seperti: makan, minum, dukungan kesehatan, ketersediaan air dan listrik serta kamar hunian yang cukup layak untuk ditempati,” jelasnya.

Utami mengatakan bahwa saat ini kondisi Lapas rutan yang terkena dampak masih dalam kegiatan pemulihan dan rehabilitasi, sehingga belum bisa secara maksimal menyelenggarakan kegiatan layanan.

 

Baca Juga
Lihat juga...