PAUD tak Sekadar Pendidikan Anak

Editor: Koko Triarko

181
MAUMERE – Bicara mengenai pendidikan anak usia dini (PAUD), masyarakat kabupaten Sikka masih berpikir hanya tentang pendidikan saja. Padahal, ada hal yang bisa didapat oleh anak selain pendidikan, yakni kesehatan, perlindungan dan pengasuhan anak.
“Selama ini, banyak lembaga penyelenggara PAUD HI (Pendidikan Anak Usia Dini Holisitik Integratif)  yang berpikir layanan anak usia dini merupakan tanggung jawab dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO),” sesal Y. Theresiana Hesti, Perkumpulan Aktivis Peduli Hak Anak (PAPHA) Maumere, Kamis (11/10/2018).
Padahal, katanya, bicara anak usia dini harus dimulai saat masa kehamilan sampai usia enam tahun, dan hal ini yang belum dipahami masyarakat dan pemerintah, sehingga hanya berpikir tentang pendidikan anak usia dini saja.
“Permasalahan lainnya soal kebijakan atau anggaran, di mana dalam kewenangan lokal berskala desa, pendidikan anak usia dini menjadi kewenangan desa. Hanya belum sebagian besar desa menganggarkannya secara utuh, hanya insentif guru PAUD dan pelatihan guru PAUD saja,” terangnya.
Theresiana Hesti, Perkumpulan Aktivis Peduli Hak Anak (PAPHA) Maumere. -Foto: Ebed de Rosary
Padahal, katanya lagi, ada pelatihan lain yang harus didapat guru PAUD selain pendidikan, seperti pengasuhan dan perlindungan supaya mereka bisa melakukannya secara holisitik.
“Selama ini, PAUD di desa selalu digunakan oleh orang-orang kesehatan, dan mereka lupa yang harus diperhatikan juga terkait cara kembang anak, mendeteksi sejauh mana perkembangan anak,” sebutnya.
Hesti berharap, PAUD yang ada di setiap desa dilengkapi layanannya, selain pendidikan juga pengasuhan, perlindungan dan kesehatan dan ke depan harus dianggarkan dalam RKPDes serta APBDes desa.
“Program PAUD menjadi program utama desa, sebab anak ini kan terus bertumbuh, sehingga bisa dipersiapkan masuk ke jenjang pendidikan yang lebih lanjut secara baik,” ungkapnya.
PAPHA, tutur Hesti, ingin membuat kelembagaan PAUD HI tingkat desa, di mana lembaga ini yang memayungi penyelenggraan PAUD HI di level desa.
“Desa perlu membuat kebijakan dalam bentuk Peraturan Desa (Perdes), untuk memayungi, sebab di tingkat kabupaten Sikka, sudah ada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 16 tahun 2017 tentang PAUD HI,” bebernya.
PAUD HI saaat ini, jelas Hesti, sudah ada di 46 lokasi yang tersebar di 16 desa, dan diharapkan pada 2019 sudah bisa ada di 160 desa dan kelurahan di kabupaten Sikka.
Bernadus Lewonama Hayon, aktivis PAPHA lainnya, menyebutkan, pihaknya lebih fokus mendorong agar hak anak terpenuhi, baik oleh keluarga, lingkungan maupun oleh pemerintah sebagai pemangku kepentingan.
“Kami ingin berkolaborasi dengan pemerintah desa, agar hak-hak anak bisa terpenuhi. Konsep pembangunan belum fokus pada permasalahan anak, tetapi lebih fokus kepada pembangunan infrastruktur,” sebutnya.
Kalau kita membangun sumber daya manusia, terang Bernadus, pastinya jauh lebih penting, sehingga pemerintah mendorong agar arah pembangunan lebih kepada pembangunan sumber daya manusia, terutaama anak-anak itu sendiri.
“Kami melihat masyarakat memang masih belum berpikir tentang pengembangan anak usia dini, termasuk permasalahan pendidikan anak yang lebih baik,” pungkasnya.
Baca Juga
Lihat juga...