Pemblokiran Ratusan Rekening BOS di Surabaya Undang Polemik

188

SURABAYA  – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Muhammadiyah Kota Surabaya menyikapi adanya pemblokiran ratusan rekening bank untuk pencairan dana bantuan operasional sekolah (BOS) SD oleh dinas pendidikan setempat.

“Kami menyesalkan adanya pemblokiran ratusan rekening bank untuk pencairan dana BOS SD itu,” kata Sekretaris DPD Muhammadiyah Kota Surabaya, M. Arif’ an di Surabaya, Jumat.

Menurut dia, pihaknya mendukung penertiban administrasi sekolah dan kaitannya dengan kewajiban-kewajiban administratif kepada negara seperti pembayaran pajak dan kejelasan status aset pendidikan, tetapi dengan era sekarang hal itu bisa dipermudah dengan substansi yang lebih diutamakan.

“Tentunya dengan tetap melaksanakan sesuai aturan yang ada,” ujar Koordinator Komnas Pendidikan Surabaya.

Arif’ an mengatakan, bahwa pemblokiran rekening bank untuk pencairan BOS dikarenakan laporannya kurang lengkap. Pelaporan itu sendiri ada tiga yaitu melalui laman Kemendikbud, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Sekolah (SIPKS) daring dan laporan manual atau “hardcopy”.

“Kemungkinan besar yang kurang dari sekolah di pelaporan ke Kemendikbud dan laporan manual,” ujarnya.

Sama dengan yang ada di Lembaga Pendidikan Nahdlatul Ulama, lanjut dia, Muhammadiyah juga merasakan hal sama begitu juga dengan sekolah yang lainnya.

“Kami mengkhawatirkan dapat mengganggu operasional penyelenggaraan pendidikan yang akhirnya berdampak pada peserta didik,” ujarnya.

Adapun dari sekolah Muhammadiyah yang belum direalisasikan ada sekitar enam lembaga. “Alhamdulillah kebanyakan sudah direalisasikan,” kata Arif’ an yang juga Ketua Karang Taruna Surabaya ini.

Untuk itu, lanjut dia, pihaknya akan membantu sekolah yang sampai saat ini belum menyelesaikan adminitrasi laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana BOS yang diminta oleh Dinas Pendikan Surabaya.

“Tetapi tetap dengan harapan agar dana BOS ini segera dicairkan. Kami juga berharap kepada Pemkot Surabaya untuk segera membantu pencairan dana BOS tersebut,” katanya.

Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Surabaya, Laila Mufidah sebelumnya mendapat keluhan dari kepala-kepala sekolah terkait adanya pemblokiran ratusan rekening BOS SD.

Menurut dia, alasan diblokirnya rekening BOS karena belum melaporkan realisasi dana BOS SD untuk triwulan I dan II Tahun 2018 ke Dinas Pendidikan Surabaya.

Padahal, lanjut dia, kebanyakan dari sekolah tersebut sudah melaporkan realisasi dana BOS ke laman Kementerian Pendidikan.

Meski demikian, lanjut dia, mereka mengirim lagi laporan realisasi dana BOS ke dinas pendidikan. Namun setelah dilaporkan, kata dia, mala dicarilah kesalahan-kesalahan termasuk izin operasioanal sudah mati, belum bayar pajak pada 2017 dan lainnya.

Kabid SD Dinas Pendidikan Surabaya, Agnes Swarsiati, sebelumnya saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya akan mengecek adanya pemblokiran rekening BOS tersebut.

Namun saat ditanya lebih lanjut mengenai alasan pemblokiran rekening BOS itu, Agnes enggan menjawab dan mengarahkan ke kepala dinas pendidikan setempat. “Tanya langsung ke pak kepala,” katanya singkat.

Diketahui Dinas Pendidikan Surabaya telah mengeluarkan surat yang ditujukan kepada kepala SDN/swasta pada 4 Oktober 2018 dengan Nomor 900/9805/436.7.1/2018 tentang Surat Teguran BOS.

Surat tersebut menyatakan, bahwa ada sekitar 301 SD melum melaporkan realisasi dana BOS triwulan I dan II Tahun 2018. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...