Pengadaan Barang dan Jasa, Dominasi Laporan KPPU

Editor: Satmoko Budi Santoso

235

BALIKPAPAN – Hingga Septermber 2018, Kantor Perwakilan Daerah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPD-KPPU) Balikpapan menerima 5 laporan dan 3 telah masuk penyelidikan. Penelitian intensif hingga September 2018 juga tengah dilakukan, dan perkara yang berjalan sebanyak 4 perkara.

KPD Balikpapan menangani daerah di Kalimantan dan dari 4 perkara, satu diantaranya telah diputuskan pada bulan Februari 2018. Beberapa laporan yang masuk untuk daerah Kalimantan Timur terdapat satu laporan yang masih dalam tahap penyelidikan pada pengadaan barang dan jasa untuk pembangunan jalan dengan dugaan persekongkolan tender di Kabupaten Paser.

“Di Kaltim sendiri ada satu baru memasuki tahap pemberkasan dari Polisi ke Jaksa. Tahap penuntutan diperiksa alat bukti, ada tender multiyears tentang pembangunan jalan di Paser dugaannya persekongkolan tender berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999,” tutur Kepala KPD Balikpapan, Abdul Hakim Pasaribu, Rabu (3/10/2018).

Menurutnya, dari kasus yang ditangani oleh KPPU disampaikan melalui laporan dan didominasi oleh laporan pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya laporan ditindaklanjuti dengan mendalami kasus tersebut. Tidak hanya melalui laporan, KPPU juga menindaklanjuti kasus lainnya.

“Jadi memang secara umum kasus yang ditangani sebagaimana yang disampaikan, sifatnya laporan. Banyak laporan pengadaan barang dan jasa, baik itu bersumber APBD maupun APBN,” paparnya bersama Wakil Ketua KPPU Pusat, Ukay Karyadi.

Kendati laporan pengadaan barang dan jasa masih mendominasi, pihaknya mengatakan, tidak menutup kemungkinan ke depan fokus ke beberapa sektor yang memiliki kepentingan masyarakat seperti pangan dan logistik.

“Tetapi tidak menutup kemungkinan nanti ke depan kita fokus ke beberapa sektor yang memiliki kepentingan masyarakat seperti sektor logistik, pangan. Kita perlu bukti ya karena tidak mudah mendapatkan alat bukti. Di sektor pangan masih dalam tahap pengawasan seperti kenaikan harga daging ayam ras, dan telur ayam,” tandas Abdul Hakim Pasaribu.

Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPPU Pusat Ukay Karyadi, mengungkapkan pada 2018 – 2023 prioritas komisoner KPPU pada sektor pangan. Hal itu sejalan dengan tugas dan fungsi yang mencakup kebutuhan masyarakat termasuk sektor pangan.

“Tujuannya untuk mencegah terjadinya tingkah laku pelaku usaha yang anti-persaingan sehat sehingga merugikan masyarakat,” ungkapnya.

Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan adalah pemetaan skema distribusi seluruh komoditas barang penting dan strategis, mengidentifikasi pelaku usaha yang menguasai pasar dan berpotensi menyalahgunakan posisi strategis untuk melakukan persaingan usaha tidak sehat.

“Beberapa komoditi yang diawasi adalah beras, daging sapi, daging ayam, telur, gula, bawang merah dan putih, garam dan tepung terigu,” imbuh Ukay Karyadi.

Baca Juga
Lihat juga...