Pengoperasian Bus TransPatriot Terganjal Legalitas

Editor: Koko Triarko

194
Kepala Bidang Transportasi, Dishub Kota Bekasi, Johan Budi Gunawan. –Foto: M Amin
BEKASI – Dewan Transportasi Kota Bekasi (DKTB), M. Harun Al Rasyid, mengatakan, pengoperasian Bus TansPatriot sebagai angkutan publik masih terkendala pengalihan aset dan legalitas. Hal itu menjadi alasan belum beroperasinya sembilan unit Bus TransPatriot.
“Fokusnya ada dua itu kalau dengan DTKB,  dari sisi aset dan legalitas pengalihan aset,” tegas Harun Al Rasyid, usai rapat koordinasi dengan Komisi II DPRD Kota Bekasi, Rabu (10/10/2018) petang.
Dikatakan, soal pelimpahan atau pengalihan aset, mekanismenya belum bisa dilaksanakan, karena Dinas Perhubungan Kota Bekasi belum memiliki Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
Saat ini tengah dirumuskan pengalihan melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau PD Patriot, yang bisa memungkinkan terlaksana dalam waktu dekat.
Ketua Dewan Transportasi Kota Bekasi, M. Harun Al Rasyid –Foto: M Amin
“Artinya, soal pelimpahan aset bus Transpatriot mekanismenya banyak. Bisa juga melalui PD Patriot, karena untuk membuat BUMD prosesnya panjang, sementara pengoperasian bus Transpatriot harus dilakukan segera,” jelasnya.
Pasalnya, lanjut dia, Bus Transpatriot saat ini sudah ada sembilan unit. Kalau tidak dioperasikan, maka dikhawatirkan terjadi kerusakan akibat pembiaran.
Tetapi, imbuhnya, Dishub masih terus mencari formulasi dalam pengoperasiannya, agar tidak terjadi persoalan hukum ke depannya.
Menurutnya, proses administrasi pengalihan aset harus disegerakan. Untuk itu, dia mendesak Komisi II DPRD Kota Bekasi, segera membuat formulasi aturan hukum pengalihan aset dan subsidi, agar bus TransPatriot segera memiliki legalitas formal untuk segera dioperasikan. Di samping ada pengalihan aset, hal lainnya adalah soal subsidi, itu harus melibatkan dewan.
“Ini kan harus ada pengalihan dari plat merah ke plat kuning, agar bisa menarik subsidi dan pembayaran dari pengguna transportasi publik. Sifatnya bagi dua, 50:50,” ujarnya, sembari menegaskan, jika plat merah, maka rakyat tidak berhak membayar.
Melalui mekanisme itu, maka pengguna jasa TransPatriot dikenakan beban setelah melalui hitungan. Misalnya, biaya beban tansportasi itu Rp7.000, maka dibagi dua, Pemerintah subsidi Rp3.500, sisanya dibayarkan masyarakat pengguna TransPatriot.
Harun mengakui, tahun lalu sudah dilakukan penghitungan untuk besaran biaya ongkos transportasi per orang saat itu, mencapai Rp7.000. Biaya itu akan dibagi dua. Tetapi, sekarang tentu beda lagi, dengan terjadinya inflasi dan kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Ia juga menjelaskan, bahwa pengoperasian Transpatriot posisinya bukan sebagai pengganti Angkutan Kota. Ini sebagai solusi transportasi publik yang nyaman. Karena diketahui tingkat pengisian Angkotan Kota selama ini kian menurun, dan hanya 40 persen. Hal itu terjadi karena faktor kenyamanan.
“Perlu dipertegas kehadiran TransPatriot, nantinya bukan pengganti angkot. Angkot tetap menjadi feader di perumahan yang tidak mungkin dilakukan bus,” terangnya, seraya menambahkan, jika sarana pendukung pengoperasian sudah memadai,  seperti shelter dan jalan sudah dua jalur.
“Sekarang ini, hanya terkendala soal legalitas hukum itu yang dibutuhkan Dishub, dalam melaksanakan teknis di lapangan. Hal itu untuk menghindari terjadinya pelanggaran hukum, karena kesalahan administrasi,” kata Harun.
Sementara itu, Kepala Bidang Transportasi, Dishub Kota Bekasi, Johan Budi Gunawan, menyatakan, pemerintah segera mengupayakan secepat mungkin untuk pengoperasian TransPatriot. Dan, ini tentu akan melibatkan semua pihak, baik dewan untuk membuat formulasi hukum pengalihan aset dari plat merah menjadi plat kuning.
Dalam kesempatan itu, dia juga menjelaskan upaya lain adalah progres pembuatan jalan lingkar utara area Pondok Ungu yang saat ini memiliki dua jalur, yang nanti akan diperlebar menjadi empat lajur. Hal itu untuk mendukung pengoperasian TransPatriot.
Baca Juga
Lihat juga...