Perda Kawasan Tanpa Rokok di Tanjungbalai Perlu Segera Diterbitkan

195
Ilustrasi kawasan sehat tanpa rokok - Foto Dok. CDN

TANJUNGBALAI — Pemkot Tanjungbalai didorong untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok atau KTR, sebagai langkah percepatan pembangunan serta terwujudnya RPJMN 2019 bidang kesehatan.

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara Hery V.R. Ambarita mengatakan hal itu dalam pertemuan Advokasi Jejaring Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kota Tanjungbalai, Kamis (11/10/2018).

Menurut Hery, dalam melaksanakan Renstra Kemenkes RI serta implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dibutuhkan dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menerbitkan perda, atau setidaknya perbub/perwal tentang KTR di wilayah masing-masing.

Untuk itu, pihaknya mendorong sekaligus mengadvokasi pemerintah daerah, khususnya Kota Tanjungbalai, agar segera menerbitkan Perda tentang KTR di areal publik, seperti perkantoran, rumah sakit, dan lingkungan sekolah.

“Dengan terbitnya perda atau minimal Perwal KTR di Kota Tanjungbalai pada tahun ini, 50 persen dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara telah memiliki regulasi tentang kawasan tanpa asap rokok,” kata Heri.

Sementara itu, Koordinator Program Yayasan Pusaka Indonesia Elisabet Juniarti menyebutkan dalam Pasal 31 UU No. 28 /2009 tentang Pajak dan Retrebusi Daerah telah diatur bahwa penerimaan dana pajak rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50 persen.

Alokasi 50 persen itu bisa untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang dalam mendukung terwujudnya KTR, termasuk di Kota Tanjungbalai.

“Dengan demikian, atas dukungan semua pihak dan pemangku kepentingan, Pemkot Tanjungbalai diharapkan bisa segera membuat perda atau setidaknya Perwal tentang KTR,” kata Elisabet.

Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Tanjungbalai dr. Andrew Sitorus mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan naskah hukum KTR dan sedang dalam kajian bagian hukum Setdakot Tanjungbalai untuk menjadi Rancangan Peraturan Daerah tentang KTR.

“Diharapkan dalam waktu dekat kajian naskah hukum tersebut bisa segera rampung untuk diajukan ke legeslatif agar bisa lakukan pembahasan untuk dijadikan peraturan daerah,” kata Andrew. (Ant)

 

Baca Juga
Lihat juga...